JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat sistem pengamanan Presiden RI Prabowo Subianto, baik secara fisik maupun perlindungan informasi strategis. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), menyusul mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Sugiat menegaskan, dugaan penyadapan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, informasi strategis Presiden berpotensi dikumpulkan dan disalahgunakan untuk memengaruhi hingga menyabotase kebijakan pemerintah.
“Dua tahun pemerintahan ini kita tidak boleh anggap remeh persoalan penyadapan itu seorang Presiden bisa disadap. Saya ingin ke depan Kementerian Sekretariat Negara memastikan hal ini tidak boleh terulang lagi dengan segala cara,” tegas Sugiat.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut meminta Kemensetneg memastikan seluruh area dan fasilitas di lingkungan Istana Kepresidenan terlindungi dari potensi penyusupan maupun penyadapan. Pengamanan, kata dia, tidak cukup hanya melalui pemeriksaan fisik ruangan, tetapi juga harus didukung teknologi pendeteksi penyadapan jarak jauh untuk melindungi komunikasi dan informasi Presiden.
“Kami mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden, keamanan informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril. Saya berharap dalam usulan-usulan program ke depan, hal ini menjadi prioritas. Kalau dalam kaitan anggaran, sekali lagi, Komisi XIII pasti mendukung,” ujarnya.
Selain penguatan pengamanan, Sugiat mendorong evaluasi terhadap berbagai kebijakan strategis yang diterbitkan selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Evaluasi tersebut perlu mencakup produk kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden hingga keputusan menteri, guna mengantisipasi kemungkinan infiltrasi kepentingan tertentu.
Ia menilai informasi hasil penyadapan berpotensi dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memengaruhi substansi kebijakan pemerintah. Karena itu, Kemensetneg diminta memastikan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan masyarakat luas.
Sugiat juga meminta evaluasi terhadap personel yang berada di lingkar inti Presiden, terutama apabila terdapat pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang menjadi sorotan dalam kasus dugaan penyadapan yang melibatkan tersangka LSP, mantan Kapolri dan mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
“Kalau memang ada personalia-personalia di lingkar inti Presiden yang merupakan rekomendasi pihak-pihak yang bermasalah, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianatan masuk di situ. Ini dalam rangka menjaga keamanan fisik Presiden dan memastikan kebijakan Presiden tidak diinfiltrasi maupun disusupi,” ungkapnya.
Menurut Sugiat, kelompok oligarki memiliki kemampuan beradaptasi dan memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Ia mengingatkan agar pemerintah memastikan tidak ada kepentingan kelompok tertentu yang menyusup ke dalam kebijakan negara, sehingga semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tetap terjaga.
Ia berharap Kemensetneg mengambil peran strategis dalam menjaga keamanan Presiden sekaligus memastikan integritas kebijakan pemerintahan. Penguatan sistem pengamanan dan evaluasi kelembagaan dinilai penting agar kebijakan nasional tetap berpihak kepada rakyat.
“Jangan ada lagi peluang pengkhianatan, dalam rangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden. Menjaga bagaimana kebijakan presiden itu tidak diinfiltrasi, tidak disusupi dan yang paling penting menjaga kebijakan tetap pro terhadap rakyat. Sekali lagi, tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat,” tandas Sugiat. (fri)







