SURABAYA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mulai mengintensifkan pemantauan terhadap pengelolaan anggaran dan sejumlah proyek di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, Surabaya atau yang sekarang disebut RS Profesional. dr. Moeljono, Surabaya. Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Manyar tersebut menjadi perhatian MAKI Jatim menyusul temuan tim Litbang dan Investigasi terkait sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2025 dan 2026.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, mengungkapkan bahwa pemantauan terhadap RSJ Menur sebenarnya telah dilakukan secara kelembagaan. Pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), termasuk sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pembangunan fasilitas rumah sakit.
Perhatian MAKI Jatim semakin menguat setelah rumah sakit tersebut mengalami pergantian kepemimpinan. Saat ini, RSJ Menur dipimpin Direktur Utama Drg. Dewi. Heru menegaskan, perubahan kepemimpinan tidak boleh mengurangi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terlebih rumah sakit tersebut menggunakan anggaran pemerintah.
Salah satu fokus pengawasan MAKI Jatim adalah proyek pembangunan gedung baru RSJ Menur Surabaya. Dari hasil penelusuran awal, tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengaku menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh rekanan berinisial S.
Untuk memastikan pengawasan berjalan terarah, Heru MAKI bahkan telah menerbitkan surat tugas resmi kepada tim Litbang dan Investigasi. Tim tersebut diberi mandat melakukan pemantauan terhadap proses pembangunan, sekaligus mencermati kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen perencanaan dan ketentuan kontrak.
Berdasarkan laporan internal tim, MAKI Jatim mengklaim menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian yang berkaitan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis atau spektek pembangunan gedung baru tersebut.
Temuan itu kini menjadi bahan pendalaman Bidang Hukum MAKI Jatim sebelum dibawa ke ranah pelaporan resmi. Organisasi tersebut menyatakan akan memastikan setiap dugaan yang disampaikan memiliki dasar dokumen dan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ditunggu saja. Bidang Hukum MAKI Jatim sudah akan menyempurnakan berkas pelaporan dugaan wanprestasi dalam RAB dan spesifikasi teknis gedung baru RSJ Menur. Secepatnya, persoalan ini akan kami arahkan pada pelaporan hukum secara resmi,” tegas Heru MAKI.
Namun, pengawasan MAKI Jatim tidak berhenti pada proyek pembangunan gedung baru. Tim Litbang dan Investigasi juga mengaku menemukan sejumlah fakta yang berkaitan dengan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam kerja sama pengadaan kebutuhan operasional rumah sakit.
Dua sektor yang menjadi perhatian khusus adalah pengadaan makanan dan minuman (mamin) serta pengadaan obat-obatan bagi pasien RSJ Menur. Kedua kebutuhan tersebut dinilai memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pasien.
Menurut Heru, pengadaan makanan dan minuman maupun obat-obatan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apalagi, pengadaan tersebut menggunakan anggaran publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
MAKI Jatim menilai setiap indikasi penyimpangan dalam pengadaan kebutuhan pasien perlu ditelusuri secara serius. Sebab, persoalan tersebut bukan semata menyangkut administrasi anggaran, melainkan juga berpotensi berdampak terhadap kualitas pelayanan rumah sakit.
Heru menegaskan, pihaknya tidak ingin laporan yang disampaikan sekadar menjadi pernyataan atau kritik di ruang publik. Karena itu, seluruh bahan temuan dari tim investigasi sedang dikompilasi dan disempurnakan agar memiliki konstruksi hukum yang jelas sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Ia memastikan, penyempurnaan berkas pelaporan untuk dugaan persoalan di RSJ Menur ditargetkan selesai dalam pekan ini. Setelah itu, Bidang Hukum MAKI Jatim dijadwalkan membawa dokumen laporan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada pekan berikutnya.
“Secara konkret, berkas pelaporan hukum RSJ Menur akan kami maksimalkan penyempurnaannya minggu ini. Bismillah, minggu depan Bidang Hukum MAKI Jatim akan membawa berkas tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” tandasnya.
Langkah tersebut, lanjut Heru, merupakan bagian dari komitmen MAKI Jatim dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara dan daerah. Pihaknya berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
MAKI Jatim juga menekankan bahwa pengawasan terhadap RSJ Menur harus dilakukan secara objektif dan profesional. Setiap pihak yang berkaitan dengan pembangunan gedung maupun pengadaan barang dan jasa perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.
Dengan demikian, dugaan penyimpangan yang disampaikan tidak berhenti sebagai tudingan, tetapi dapat diuji melalui mekanisme hukum yang transparan. MAKI Jatim menyatakan akan mengawal proses tersebut hingga memperoleh kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.







