SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim berinisial NK sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi pungutan liar (pungli) perizinan.
NK diduga menerima dan menikmati uang hasil pungutan ilegal sebesar Rp687,5 juta dari total Rp1,23 miliar yang dikumpulkan melalui dua bidang pelayanan perizinan.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kejati Jatim dalam konferensi pers di Surabaya, Senin (16/11/2026). NK diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, NK langsung ditahan selama 20 hari, mulai 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim.
Penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim menduga NK menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan OS, selaku Kepala Bidang Pertambangan, dan ED, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, untuk meminta uang kepada para pemohon izin di luar ketentuan.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik pungli di Bidang Pertambangan diduga melibatkan tujuh pemohon izin dengan total pungutan mencapai Rp1,105 miliar. Sementara di Bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan terhadap 28 pemohon izin pada periode Maret hingga September 2024 mencapai Rp133,5 juta.
Dari keseluruhan uang Rp1,2385 miliar tersebut, NK diduga menikmati Rp687,5 juta. Rinciannya, Rp552,5 juta berasal dari Bidang Pertambangan dan Rp135 juta dari Bidang Geologi dan Air Tanah.
Dalam pengusutan perkara ini, penyidik juga telah menyita uang tunai Rp615 juta dan emas batangan seberat 50 gram. Penyitaan tersebut telah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Surabaya.
Sebelum NK, Kejati Jatim telah menetapkan empat tersangka lainnya, yakni AM, mantan Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024 hingga 2026; OS, Kepala Bidang Pertambangan; H, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; serta ED, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.
OS diketahui telah meninggal dunia. Dengan penetapan NK, total tersangka dalam perkara tersebut menjadi lima orang.
Penyidik menjerat NK dengan sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP.
Kejati Jatim masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan menelusuri aliran uang hasil dugaan pungutan liar dalam proses pelayanan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.
(uut/ais)







