JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut dilakukan hampir satu bulan lebih cepat dari target penyelesaian pada 15 Desember 2026.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Puan mengatakan, penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi bukti komitmen DPR dalam menuntaskan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat. Menurutnya, pembahasan beleid tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui proses yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU). Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna.
Ia menyebut, DPR berhasil menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut sebelum batas waktu yang dijanjikan kepada masyarakat. Target sebelumnya, pengesahan dilakukan paling lambat 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.
“Artinya satu bulan kurang, DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Puan menambahkan, RUU Perampasan Aset telah melalui proses pembahasan panjang selama 18 tahun. Dalam penyusunannya, DPR melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa hingga kelompok masyarakat lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan, pihaknya telah menggelar 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna atau meaningful participation. Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi untuk membahas regulasi tersebut.
Puan menegaskan, proses pembahasan dilakukan secara hati-hati dan terbuka agar masyarakat dapat mengikuti serta mencermati substansi RUU. Keterbukaan tersebut diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman terhadap materi yang diatur dalam undang-undang.
Sementara itu, Habiburokhman menjelaskan, ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar tidak dimasukkan dalam UU Perampasan Aset. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan karakter regulasi yang mengatur hukum acara.
Menurut Habiburokhman, dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), DPR telah menerima beragam aspirasi masyarakat dan pandangan ahli. Sebagian mendukung pengaturan illicit enrichment, sedangkan pihak lainnya menyampaikan penolakan.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, hasil kajian dan perbandingan menunjukkan sejumlah negara tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh. Sementara di Jerman, pengaturan serupa pernah digagalkan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Selain itu, ia menegaskan RUU Perampasan Aset merupakan undang-undang formil yang mengatur tata cara dan mekanisme hukum acara, bukan undang-undang materiil yang memuat norma mengenai jenis tindak pidana dan penghukuman.
“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.
Berdasarkan pertimbangan HAM dan karakter hukum acara tersebut, Panja akhirnya memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset. Penjelasan itu sekaligus menjadi jawaban DPR terhadap aspirasi masyarakat sipil yang mengusulkan pengaturan peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam regulasi tersebut.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, DPR berharap regulasi yang telah melalui pembahasan panjang itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Puan juga menegaskan seluruh proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai masukan publik. (fri)







