JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan ekspose kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (20/11/2026). Agenda tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026) untuk membahas fakta dan bukti baru dalam penyidikan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara internal melibatkan sejumlah unsur pengawas, mulai dari Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Propam, Itwasum, hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pembahasan juga melibatkan ahli terkait guna mengkaji perkembangan penyidikan.
“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Divpropam, Itwasum, dan Kompolnas, juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, pelibatan berbagai unsur tersebut bertujuan memastikan proses penyidikan berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan hukum. Penyidik juga mengacu pada aturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan KUHAP baru.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.
Setelah gelar perkara internal, Bareskrim akan berkoordinasi dengan Kejagung untuk memaparkan konstruksi perkara. Ekspose tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026).
“Rencana Jumat kami laksanakan ekspose di Kejagung,” imbuh Susatyo.
Diketahui, kasus dugaan makar yang menyeret Listyo Sigit dan sejumlah pihak telah memasuki tahap penyidikan. Perkara tersebut bermula dari terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar tersebut.
Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan berlangsung sejak 2025. Perkembangan kasus tersebut juga diikuti sejumlah tindakan internal Polri. Presiden Prabowo disebut memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Selain itu, Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi pada 17 November 2026. Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya. (fri)







