KEDIRI — Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri mengawal ketat realisasi program aspirasi berjenjang yang digelontorkan dari pusat hingga ke daerah. Berbagai program strategis di bidang pendidikan dan perlindungan sosial yang dirancang oleh DPR RI Fraksi Golkar, kini diteruskan melalui DPRD Jawa Timur (Jatim) M. Hadi Setiawan dan direalisasikan langsung oleh DPRD Kota Kediri agar tepat sasaran.
Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi Partai Golkar, Imam Wihdan Zarkasyi, menyampaikan bahwa struktur keterwakilan dewan Golkar yang solid dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah menjadi keunggulan utama dalam menjemput anggaran dan program bagi warga Kota Kediri.
“Kami di DPRD Kota Kediri bertindak sebagai ujung tombak di lapangan untuk memastikan program yang dibawa oleh DPR RI Fraksi Golkar dan dikawal DPRD Jatim ini benar-benar terealisasi. Jika kemampuan anggaran di tingkat kota terbatas, pengajuan program langsung kita dorong ke provinsi maupun pusat,” ujar politikus yang akrab disapa Pak Lek Imam tersebut saat ditemui di RDC, Minggu 1 November 2026.
Di sektor pendidikan, bentuk konkrit penyelarasan program ini menyasar perbaikan infrastruktur sekolah, bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi gedung sekolah, hingga perhatian pada sekolah swasta. Melalui sinergi ini, Imam menegaskan tidak boleh ada lagi anak di Kota Kediri yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Tidak boleh ada anak yang putus sekolah. Berbagai ruang bantuan dari pusat hingga daerah terus kita buka, baik PIP,KIP, program Kemenag, hingga bantuan lembaga sosial. Kami sangat berharap peran aktif masyarakat untuk menginformasikan jika ada kasus anak putus sekolah di lingkungannya,” tegasnya.
Selain pendidikan, Imam juga menyoroti pemutakhiran data Desil pada program Perlindungan Sosial (Perlinsos).Mengingat sistem ini baru diterapkan di tahun pertama, proses koreksi data terus dilakukan secara simultan dari tingkat daerah hingga pusat, baik melalui mekanisme top-down maupun bottom-up.
Menurutnya, keterlibatan RT, RW, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sangat krusial untuk memverifikasi data di lapangan agar penyaluran bantuan sosial yang disalurkan melalui jaringan partai maupun pemerintah benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi riil warga.(*)
