KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri memperkuat ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek) persiapan akhir tahun anggaran 2026 yang diikuti seluruh bendahara organisasi perangkat daerah (OPD).
Kegiatan yang digelar Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri itu berlangsung di Ruang Sukarno Hatta BKPSDM Kota Kediri.
Bimtek sekaligus menyosialisasikan Surat Edaran Nomor 900/970/419.201/2026 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2026.
Plt. Kepala BPPKAD Kota Kediri Tetuko Erwin Sukarno mengatakan, ketertiban administrasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama menjelang penutupan tahun anggaran. Pelaksanaan program yang memberikan manfaat kepada masyarakat perlu diimbangi dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang tertib.
“Menjelang akhir tahun, kami mengingatkan bendahara OPD agar pelaksanaan anggaran diimbangi dengan ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban keuangan,” jelas Erwin, Selasa (27/10/2026).
Menurut dia, surat edaran tersebut memuat ketentuan mengenai batas waktu setiap tahapan pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan. Ketentuan itu menjadi pedoman bagi masing-masing OPD agar seluruh proses administrasi dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, BPPKAD akan memantau pemenuhan tenggat waktu oleh masing-masing OPD. Menjelang batas akhir setiap tahapan, BPPKAD juga akan mengingatkan kepala OPD apabila masih terdapat bendahara atau unit kerja yang belum menyampaikan pengajuan maupun dokumen pertanggungjawaban.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah keterlambatan penyelesaian administrasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan administrasi yang tertib, proses penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Pemkot Kediri diharapkan berjalan sesuai ketentuan.
Erwin mengapresiasi para bendahara OPD yang selama ini telah menjalankan tugas dengan tertib. Ia berharap kepatuhan tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sampaikan terima kasih kepada para bendahara karena selama ini sudah tertib. Kami berharap hal itu bisa dipertahankan ke depan supaya tertib administrasi semakin baik dan pada akhirnya pengelolaan keuangan kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya.
Catatan: Untuk memperkuat berita, perlu dikonfirmasi apakah Pemkot Kediri telah menerima opini WTP pada periode sebelumnya dan berapa tahun berturut-turut opini tersebut dipertahankan. Data itu dapat memberikan konteks yang lebih kuat bagi pembaca.(*)
