JAKARTA, Wartatransparansi.com – Pemerintah menyiapkan penguatan mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027. Strategi tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah berbagai risiko ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan, perekonomian Indonesia masih memiliki prospek positif meski menghadapi tekanan dari konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, serta tingginya suku bunga global. Pemerintah juga melihat sejumlah indikator domestik menunjukkan ketahanan ekonomi tetap terjaga.
Pada Semester I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen secara tahunan atau ctc. Angka itu menjadi pertumbuhan tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir. Inflasi tercatat 2,88 persen, sementara realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun.
Dari sisi sosial dan ketenagakerjaan, Rasio Gini pada Maret 2026 turun menjadi 0,368, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei berada di level 4,65 persen. Indeks Keyakinan Konsumen juga masih positif di angka 116,8. Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada di level 50,2.
Aktivitas ekonomi riil turut menunjukkan penguatan. Penjualan mobil meningkat 33,3 persen secara tahunan, konsumsi listrik tumbuh 10,8 persen, dan penjualan semen naik 13,5 persen. Di sektor keuangan, Dana Pihak Ketiga pada Juni 2026 tumbuh 10,21 persen, sedangkan kredit meningkat 12,67 persen. Kredit investasi bahkan tumbuh 24,9 persen, sementara kredit UMKM mulai pulih dengan pertumbuhan 1,05 persen.
Ketahanan eksternal Indonesia juga dinilai kuat. Cadangan devisa mencapai USD145,3 miliar atau setara 5,5 bulan impor. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencatat surplus kumulatif USD3,58 miliar. Nilai tukar rupiah juga menguat 0,69 persen dalam sepekan terakhir.
Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada kuartal pertama, nilai stimulus mencapai Rp70 triliun, sedangkan kuartal kedua sebesar Rp26,34 triliun. Kebijakan tersebut mencakup insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan.
Sejumlah program transformasi ekonomi juga terus dijalankan. Program B50 diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Selain itu, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah melakukan groundbreaking. Pemerintah juga mendirikan Bank Emas atau Bulion Bank yang kini mengelola sekitar 153 ton emas senilai USD20 miliar.
Pemerintah turut mendirikan PT DSI untuk mengelola hasil ekspor tiga komoditas strategis. Langkah tersebut dinilai positif dalam mendukung pencegahan praktik under invoicing dan transfer pricing. Reformasi bursa saham dan rencana demutualisasi pasar modal juga terus didorong, bersama implementasi 25 perjanjian dagang internasional.
Di sektor BUMN, konsolidasi dan efisiensi terus dilakukan. Pemerintah menyebut sebanyak 290 BUMN telah ditutup dari total 1.074 BUMN yang ada.
Untuk 2027, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6 persen dengan inflasi 2,5 persen. Sasaran lainnya mencakup tingkat kemiskinan 6–6,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 4,3–4,87 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah akan mengembangkan sektor bernilai tambah tinggi seperti digitalisasi, semikonduktor, dan artificial intelligence. Sektor pertanian dan energi juga akan direvitalisasi, termasuk melalui pendirian bursa komoditas mineral sebagai acuan Indonesia Reference Price.
Daya saing investasi dan ekspor akan diperkuat melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Kebijakan fiskal akan menjadi katalis, kebijakan moneter menjaga stabilitas, sementara investasi dipercepat melalui keterlibatan Danantara dan sektor swasta.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan Rp549,9 triliun pada 2027. Anggaran tersebut mendukung PKH, bantuan sembako, bantuan iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, KIP Kuliah, subsidi KUR, serta program perlindungan sosial lainnya.
Pemerintah menempatkan iklim investasi atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi, dan APBN prudent sebagai prasyarat untuk agenda transformasi ekonomi nasional.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan, pemerintah akan memastikan kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata bagi stabilitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
(din/ais)
