JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan tiga langkah strategis untuk memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi santri di pondok pesantren. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tata Kelola MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta.
Usulan pertama adalah memperluas jangkauan penerima manfaat. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Badan Gizi Nasional (BGN) per 28 Juli 2026, dari 4.268.848 santri di Indonesia, baru 61.195 santri atau sekitar 1,43 persen yang telah menerima manfaat MBG.
“Santri merupakan kelompok yang sangat membutuhkan intervensi gizi, namun yang terlayani masih sangat sedikit,” ujar Nasaruddin.
Usulan kedua adalah melibatkan ekosistem pesantren sebagai pemasok bahan pangan program MBG. Menurut Menag, langkah ini dapat menekan biaya distribusi sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.
Selain itu, Menag mengusulkan penyesuaian jadwal distribusi makanan di pesantren yang memiliki tradisi puasa sunah Senin dan Kamis. Distribusi menjelang waktu berbuka dinilai lebih efektif agar makanan tetap layak dan segar saat dikonsumsi.
Menag juga menekankan pentingnya validitas data agar program berjalan tepat sasaran. Kementerian Agama, katanya, siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional dan kementerian terkait untuk mempercepat pemutakhiran data.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pemenuhan standar higiene dan sanitasi. Pemerintah juga meminta seluruh kementerian dan lembaga menyelesaikan pemutakhir
an data penerima manfaat paling lambat 5 Agustus 2026, dengan prioritas wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
(Din/Min)
