KEDIRI WartaTransparansi.com – Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui berbagai inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut menjadi salah satu fokus utama di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
Komitmen itu disampaikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat menjawab pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (23/6).
“Kemandirian fiskal akan terus diupayakan melalui peningkatan PAD,” kata Mas Dhito.
Menurut Mas Dhito, peningkatan PAD menjadi fondasi penting bagi daerah untuk membiayai program pembangunan secara mandiri sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya terencana guna mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki.
Langkah yang ditempuh antara lain melalui intensifikasi dan penggalian sumber-sumber PAD baru, memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak secara online, serta mengoptimalkan database potensi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri juga terus memperkuat sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi agar tingkat kepatuhan masyarakat semakin meningkat.
Selain itu, pengawasan terhadap wajib pajak juga diperkuat melalui digitalisasi sistem pelaporan pajak daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pendapatan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
Tidak hanya berfokus pada sektor pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Kediri juga melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Evaluasi dilakukan melalui penyesuaian regulasi dan peningkatan kinerja perusahaan daerah.
Mas Dhito mengungkapkan, saat ini tiga BUMD milik Pemerintah Kabupaten Kediri, yakni Margomulyo, Canda Bhirawa, dan PDAM, tengah mengalami kekosongan jabatan direktur. Kondisi tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan penyegaran kepemimpinan dengan menempatkan figur yang memiliki komitmen kuat terhadap target kinerja.
“Ini akan kita isi dengan orang-orang yang berani menandatangani kontrak kinerja jika dalam kurun waktu sekian tidak bisa memenuhi target ya maka akan mundur dengan sendirinya,” terangnya.
Penerapan kontrak kinerja tersebut diharapkan mampu mendorong profesionalisme pengelolaan BUMD sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Dengan kepemimpinan yang berorientasi hasil, pemerintah daerah optimistis perusahaan daerah dapat berkembang lebih sehat dan produktif.
Melalui berbagai strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kemandirian itu menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas di Kabupaten Kediri.(*)
