BANYUWANGI, wartatransparansi.com – Digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi tulang punggung peningkatan kualitas layanan publik. Namun, akselerasi transformasi digital ini harus dibarengi dengan penguatan keamanan siber yang tangguh guna melindungi data dan stabilitas sistem.
Hal tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Keamanan Siber yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Banyuwangi, Rabu (6/5/2026). Acara ini diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta perwakilan pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali.
Banyuwangi dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya sebagai daerah dengan indeks SPBE terbaik di tingkat pemerintahan daerah se-Indonesia.
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, menyatakan bahwa meskipun SPBE mendorong efisiensi tata kelola, potensi risiko terhadap keandalan layanan dan perlindungan data tetap membayangi jika tidak diimbangi penguatan keamanan.
”Rakor ini adalah forum strategis untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi lintas lembaga serta daerah. Tujuannya jelas, mengimplementasikan SPBE yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Marsma Budi.
Pemilihan Banyuwangi bukan tanpa alasan. Marsma Budi menilai kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah menunjukkan konsistensi dalam membangun kebijakan, tata kelola manajemen, serta layanan SPBE yang inovatif.
”Banyuwangi adalah contoh praktik terbaik (best practice) penerapan SPBE. Ditambah lagi, daerah ini menjadi pilot project digitalisasi bansos secara nasional. Ini mencerminkan keberhasilan dalam mengintegrasikan layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa kesuksesan digitalisasi di wilayahnya berakar pada komitmen kuat kepala daerah.
”Digitalisasi telah menjadi bagian dari infrastruktur utama. Saat ini, 217 desa di seluruh Banyuwangi telah teraliri jaringan fiber optic. Implementasi SPBE didukung penuh oleh seluruh OPD hingga tingkat pemerintahan desa,” papar Budi Santoso.
Selain infrastruktur, Banyuwangi juga fokus pada pengelolaan pusat data yang memenuhi standar SNI dan pengembangan SDM TIK secara kontinu melalui pembentukan Agen Digital di unit layanan. Monitoring dan evaluasi pun dilakukan secara ketat oleh Bupati setiap pekan.
Terkait keamanan data, Banyuwangi telah memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang diperkuat melalui Peraturan Bupati. Tim ini bertugas khusus sebagai garda terdepan dalam merespons insiden keamanan siber guna melindungi akses informasi dan infrastruktur digital publik. (*)
