Blitar, WartaTransparansi.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar diseminasi strategi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji serta Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 Hijriah bersama Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, An’im Falachuddin Mahrus (Gus An’im)
Kegiatan ini berlangsung di hall Hotel Santika dan diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan, Sabtu (18/4/2026).
Dalam pemaparannya, Gus An’im menegaskan pentingnya transparansi pengelolaan dana haji kepada masyarakat. Menurutnya, publik perlu memahami secara utuh peran BPKH dalam mengelola dana umat.
“Pengelolaan dana haji oleh BPKH tentunya masyarakat juga harus tahu apa saja yang dikelola oleh BPKH,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu komponen yang dikelola BPKH adalah dana sosial atau CSR yang sebelumnya dikenal sebagai dana abadi umat di bawah Kementerian Agama.
“Dana sosial atau CSR yang dikelola oleh BPKH yang dulu dana abadi umat yang dikelola oleh Kementerian Agama, nah sekarang dikelola oleh BPKH,” jelasnya.
Gus An’im juga menyoroti dampak positif keberadaan BPKH terhadap biaya haji yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Alhamdulillah dengan adanya BPKH ini dulunya biaya haji jamaah sekitar Rp90 juta, sekarang cukup membayar Rp60 juta, kemudian disubsidi oleh BPKH,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung kondisi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, yang turut memengaruhi biaya operasional haji, terutama pada sektor penerbangan.
“Adanya konflik perang Timur Tengah sangat mempengaruhi terkait jumlah jamaah haji, karena naiknya harga avtur. Namun alhamdulillah karena kebijakan pemerintah, dapat ditutup dengan dana APBN dan tidak dibebankan ke BPKH maupun tambahan biaya ke calon jemaah haji,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan kuota jamaah tidak terdampak signifikan.
“Alhamdulillah untuk jumlah kuota jemaah tidak terlalu berdampak, hanya harga avtur saja yang terdampak,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPKH, Yogashwara Vidyan, menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas penyelenggaraan ibadah haji di tengah dinamika global.
“Kementerian Haji dan Umrah sudah terbentuk, seperti yang disebutkan oleh Gus An’im sendiri. Terkait kenaikan biaya avtur karena konflik Timur Tengah, kelebihan biaya ditanggung oleh pemerintah RI,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan adanya penyesuaian rute penerbangan demi keamanan jamaah.
“Ada sebagian beberapa rute yang harusnya jemaah dapat transit, ini diupayakan untuk langsung, karena seperti yang kita ketahui ada beberapa bandara yang terkena serangan drone,” jelasnya.
BPKH, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan keselamatan jamaah.
“Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan ini menjadi zona keamanan yang selalu kita upayakan untuk para jemaah haji,” pungkasnya. (*)
