SURABAYA (Wartatransparansi.com) – PMI Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Jatim, BNPB, perwakilan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), serta berbagai stakeholder dan organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar forum kolaboratif untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penyusunan rencana kontinjensi (renkon) banjir Bengawan Solo.
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jatim, Edy Purwinarto, menegaskan bahwa bencana memang tidak bisa ditawar. “Kalau boleh kita menawar tentu jangan sampai terjadi bencana. Namun alam tidak bisa diajak berunding. BMKG sudah memberi banyak peringatan, hanya saja kita kadang lengah,” ujarnya.
Menurut Edy, dalam sistem penanggulangan bencana, BPBD menjadi penanggung jawab utama di daerah, sementara PMI bergerak di bawah koordinasi BPBD. Ia menekankan pentingnya membangun masyarakat tangguh yang memahami gejala peringatan dini sehingga mampu menyelamatkan diri sebelum dampak terburuk terjadi.
Program ini merupakan amanah PMI Pusat yang dijalankan bersama BPBD dan didukung Pemerintah Australia. Selain tahap tanggap darurat, dukungan donor juga memperkuat aspek mitigasi dan pendanaan kebencanaan di Jawa Timur.
Officer Program Siap Siaga Jatim, Mambaus suud, menyebut kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan pendekatan Anticipatory Action/Anticipatory Multi-Purpose Disaster (AA/AMPD) dalam renkon Bengawan Solo. Pendekatan ini memanfaatkan informasi peringatan dini untuk melakukan aksi sebelum bencana berdampak luas.
Program Manager DFAT Australia, Henry pirade menambahkan Jawa Timur menjadi salah satu dari empat provinsi prioritas selain Bali, NTT dan NTB. Sejak 2009, Australia dan Indonesia telah bekerja sama dalam penguatan sistem kebencanaan, termasuk dua program Siap Siaga yang dikelola Palladium dan PMI.
“Kami melihat pendekatan antisipatif ini strategis di tengah meningkatnya risiko hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Ini tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga mengurangi kerugian ekonomi,” ujarnya. DFAT juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dengan memastikan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas menjadi pusat perencanaan.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Dadang Ichwandi, menjelaskan renkon Bengawan Solo terakhir disusun pada 2018 dan kini diperbarui. Lima kabupaten terdampak yakni Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik.
Renkon disusun berbasis skenario terburuk, asumsi dampak terpilah, pemetaan kebutuhan delapan klaster, serta ketersediaan sumber daya lintas lembaga. “Renkon adalah kesepakatan bersama agar saat tanggap darurat semua sudah tahu siapa berbuat apa,” tegasnya.
Melalui forum ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat sinergi agar dokumen renkon benar-benar menjadi rencana operasi yang siap dijalankan demi mewujudkan Jawa Timur yang semakin tangguh menghadapi bencana. (*)
