Oleh: Dimyati Dahlan
(Koordinator Pilkades yang Konstitusional)
Pacitan menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menyelenggarakan Pilkades setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Pilkades ini akan disusul oleh 4.900 desa di Jawa Timur pada tahun 2027, dan sekitar 19.000 desa di seluruh Indonesia.
Karena itu, apa yang terjadi di Pacitan hari ini bukan sekedar persoalan lokal. Pacitan adalah barometer dan pelajaran bagi seluruh Indonesia.
Dengan segala hormat, kami menyikapi beberapa dinamika Pilkades di Kabupaten Pacitan sebagai berikut:
1. Polemik Lahir dari Rekayasa Administratif dan Kecerobohan Panitia
Berbagai polemik yang muncul tidak lepas dari rekayasa administratif dan ketidakcermatan Panitia Desa maupun Panitia Kabupaten dalam memahami hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, maupun Peraturan Kepala Daerah.
Khusus di Kabupaten Pacitan, kami menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap:
Pasal 33 huruf (h) dan huruf (k) UU No. 3 Tahun 2024
Pasal 36 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024
Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf b angka (8) dan angka (11) PP No. 16 Tahun 2026
Pelanggaran maupun tindakan melawan hukum tersebut berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat, serta menimbulkan sengketa hukum baik pidana maupun perdata, termasuk Gugatan ke PTUN yang berpotensi membatalkan SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
2. Kehati-hatian dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Adalah Kunci
Penyelenggaraan Pilkades ke depan harus berpegang teguh pada kehati-hatian, kecermatan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Semua aturan main – UU, PP, Perda, Perbup, hingga Juklak dan Juknis – harus dipahami secara utuh dan benar, agar tidak berujung pada persoalan pidana bagi Kepala Dinas PMD, Camat, Panitia, Calon, maupun Calon Terpilih.
Jabatan Kepala Desa bukan warisan yang dapat dikuasai sendiri. Potensi dan peluang untuk menang akan ditempuh dengan segala cara, termasuk menggugurkan lawan dalam pencalonan maupun setelah terpilih. Karena itu, panitia tidak boleh memberi celah sedikitpun.
3. Belajar dari Pacitan untuk Pilkades 2027
Belajar dari Pacitan, maka kabupaten lain harus menjadikan ini sebagai pelajaran berharga untuk penyempurnaan dalam mengelola Pilkades 2027.
Kami mengusulkan:
- Menambah Pendamping Hukum (Advokat) untuk Panitia Desa dan masing-masing Calon, untuk meminimalkan konflik fisik dan konflik sosial antar pendukung maupun dengan panitia;
- Edukasi hukum yang benar dari APH – Kepolisian dan Kejaksaan – sebagai institusi yang cakap hukum dan pelaksana peraturan perundang-undangan, agar tidak membuat tafsir sendiri-sendiri yang menyesatkan;
- Sosialisasi menyeluruh atas peraturan perundang-undangan yang baru, yang mungkin belum sempat dipahami dan dipelajari secara mendalam oleh panitia di tingkat desa.
Potensi permasalahan pidana maupun Gugatan PTUN akan terus menghantui Kabupaten Pacitan dalam Pilkades 2026. Potensi pidana yang menyeret Panitia Desa, Camat, dan Calon masih sangat besar peluangnya.
4. Perjuangkan Hak Konstitusional Melalui Jalur Hukum
Solusi terbaik untuk Kabupaten Pacitan, khususnya bagi kawan-kawan Kepala Desa Terpilih dan Kepala Desa Kelas II yang akan mengikuti Pilkades 2027, adalah memperjuangkan hak konstitusionalnya sebagaimana pernah dilakukan oleh Kepala Desa lainnya dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024, demi kepastian hukum.
Jika tidak ada upaya hukum yang ditempuh, kami khawatir polemik akan terus bermunculan.
5. Hormati Hak Melapor
Terkait dengan adanya laporan Polisi, kita hormati mekanisme yang dilindungi oleh Undang-Undang. Melapor adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
Peran serta masyarakat bukanlah permusuhan, melainkan bentuk kecintaan terhadap desa agar Pilkades berjalan konstitusional, jujur, adil, dan bermartabat.
Penutup
Pilkades bukan sekedar soal siapa yang menang. Pilkades adalah soal kepastian hukum, keadilan, dan masa depan desa.
Pacitan harus menjadi contoh yang baik, bukan contoh yang menakutkan bagi 4.900 desa di Jawa Timur dan 19.000 desa di Indonesia. (*)







