JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dengan berat hati. Meski demikian, Prabowo menghormati dan mendukung keputusan yang diambil Gibran.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Prabowo menjelaskan, Gibran datang menemuinya sekitar pukul 10.15 WIB dan menyerahkan surat yang berisi pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden.
“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” kata Prabowo.
Prabowo juga menilai Gibran telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan kenegarawanan melalui keputusan tersebut. Presiden menyebut Gibran datang secara langsung untuk menyampaikan pengunduran dirinya.
Setelah bertemu Prabowo, Gibran kemudian mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyampaikan surat pengunduran diri. Sekretariat Presiden turut mengungkapkan bahwa pertemuan di Istana menjadi agenda pertama Gibran sebelum menuju Gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan.
Pengunduran diri itu berlangsung di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran telah menyampaikan niat mundur saat bertemu Prabowo pada Selasa (10/11). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dengan pengunduran diri tersebut, jabatan wakil presiden menjadi kosong dan proses konstitusional untuk menentukan pengganti perlu dijalankan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti. Pemilihan di MPR dilakukan paling lambat 60 hari setelah menerima usulan Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengisian kekosongan jabatan apabila wakil presiden berhenti. Tahapan selanjutnya berada pada lembaga negara sesuai aturan yang berlaku, berdasarkan aturan konstitusi yang berlaku. (ais)
