JAKARTA – Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra terkait pernyataan yang mengaitkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Langkah hukum tersebut merupakan buntut polemik yang berkembang setelah Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah polisi mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS). Dalam perkara itu, Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Di tengah pengungkapan kasus tersebut, muncul narasi yang mengaitkan Bahlil dengan dugaan pertemuan bersama sejumlah jenderal sekitar tiga jam sebelum para jenderal tersebut ditangkap. Narasi itu kemudian beredar melalui media sosial dan sejumlah kanal digital.
Bahlil membantah tuduhan tersebut saat menghadiri kegiatan Partai Golkar di Ambon, Sabtu (7/11/2026). Ia bahkan menyatakan dirinya juga menjadi korban penyadapan.
Bahlil meminta aparat kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus memperingatkan pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan agar memberikan klarifikasi. Ia juga menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila namanya terus dikaitkan tanpa dasar yang jelas.
Menindaklanjuti persoalan itu, Bahlil memanggil pengurus Bakumham DPP Partai Golkar pada Senin (9/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia memberikan arahan dan kuasa kepada tim hukum untuk mengambil langkah hukum.
Koordinator Tim Hukum Bakumham Golkar, Muhammad Sattu Pali, mengatakan somasi tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Bahlil.
Melalui surat bernomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026, Golkar memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, serta menghapus konten terkait dari media sosial.
Golkar menilai narasi tersebut merugikan nama baik Bahlil dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Tim hukum Golkar memperingatkan akan menempuh jalur hukum, termasuk melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian apabila tuntutan somasi tidak dipenuhi.
Sementara itu, hingga somasi diumumkan pada Selasa (10/11/2026), belum terdapat tanggapan resmi dari Said Didu maupun Sri Radjasa yang dapat dipastikan.
Golkar menegaskan somasi merupakan kesempatan bagi kedua pihak untuk memberikan klarifikasi sebelum persoalan dilanjutkan ke proses hukum. (*)
