SURABAYA – Keterlibatan masyarakat dalam mengawal konstitusi dan menentukan arah pembangunan nasional menjadi salah satu hal penting dalam memperkuat kehidupan demokrasi. Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya memahami sistem ketatanegaraan, tetapi juga perlu aktif menyampaikan aspirasi serta mengawasi jalannya kebijakan negara.
Hal tersebut menjadi salah satu pesan yang disampaikan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. Hj. Lia Istifhama, dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan di Surabaya, Minggu (8/11/2026).
Mengusung tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan sekaligus menyerap berbagai aspirasi.
Lia menegaskan, MPR RI memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Indonesia tidak hanya dibangun di atas prinsip demokrasi, tetapi juga merupakan negara hukum yang seluruh kebijakan dan proses pemerintahannya harus memiliki pijakan konstitusional.
“Yang pertama, kita bicara fungsi MPR sebagai penjaga konstitusi bangsa. Indonesia adalah negara nomokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi. Artinya, setiap ruang demokrasi harus menghadirkan kebijakan yang memiliki landasan regulasi dan konstitusi,” ujar Lia.
Ia menjelaskan, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses politik atau pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, setiap keputusan yang dihasilkan harus tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi agar kepentingan masyarakat terlindungi.
Sarasehan Jadi Ruang Menyerap Persoalan Masyarakat
Tidak sekadar menjadi forum sosialisasi kelembagaan, Sarasehan Kebangsaan tersebut juga dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan regulasi dan kebijakan negara.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah sengketa kepemilikan tanah. Dalam forum tersebut, seorang warga menyampaikan adanya lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi masih mendapatkan klaim dari salah satu institusi negara.
Menanggapi aspirasi tersebut, Lia menyatakan akan berupaya menelusuri persoalan dan memeriksa fakta di lapangan agar duduk perkaranya dapat diketahui secara lebih jelas.
Menurutnya, dialog langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dari tugas seorang wakil rakyat. Aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini, kita bisa bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap harapan mereka terkait regulasi yang berlaku di negara kita. Kita ingin memastikan apakah konstitusi dan regulasi yang ada sudah mampu menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat,” jelasnya.
Dorong PPHN untuk Menjaga Kesinambungan Pembangunan
Selain penguatan konstitusi, Lia juga menyoroti pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam memastikan pembangunan nasional memiliki arah yang jelas dan berkesinambungan.
Menurutnya, pembangunan Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang tidak semata-mata bergantung pada masa jabatan seorang presiden atau pemerintahan tertentu. Dengan demikian, program strategis nasional yang telah dirancang dapat terus dilanjutkan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
Lia menilai, kesinambungan pembangunan menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program prioritas tidak terputus akibat perubahan kebijakan setiap pergantian pemerintahan.
“Salah satu isu yang terus saya gaungkan adalah PPHN atau Pokok-Pokok Haluan Negara. Kita bicara bagaimana pembangunan di Indonesia tidak berhenti pada periodisasi presiden atau pemerintahan tertentu, tetapi bagaimana keberlanjutan pembangunan itu bisa terjamin,” ungkapnya.
Ia berharap pembahasan mengenai PPHN dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat arah pembangunan nasional sehingga kepentingan jangka panjang bangsa tetap menjadi prioritas.
Generasi Muda Jangan Apatis terhadap Politik
Persoalan lain yang menjadi perhatian Lia adalah pentingnya meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kehidupan politik dan demokrasi.
Ia menilai, generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan Indonesia. Karena itu, munculnya sikap apatis terhadap politik perlu dihindari. Sebab, rendahnya keterlibatan anak muda berpotensi membuat ruang demokrasi kehilangan salah satu elemen penting dalam proses regenerasi kepemimpinan.
Lia mengajak generasi muda untuk tidak memandang politik semata-mata dari sisi negatif. Sebaliknya, politik perlu dipahami sebagai ruang partisipasi untuk menyampaikan gagasan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta ikut menentukan arah kebijakan publik.
“Kita harus terus mengajak generasi muda agar mau hadir dalam ruang-ruang politik. Jangan sampai Indonesia memiliki generasi muda yang tidak mau terlibat dalam politik. Kita harus bersama-sama menggaungkan semangat positif dalam berpolitik,” tegasnya.
Lia berharap Sarasehan Kebangsaan dapat menjadi jembatan komunikasi yang berkelanjutan antara dirinya sebagai anggota MPR RI dengan masyarakat, relawan, dan para konstituen.
Ia juga mengingatkan bahwa membangun demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kritik terhadap kebijakan dan sistem politik tetap diperlukan, tetapi harus disertai masukan serta solusi yang konstruktif.
“Ruang politik memang tidak ada yang sempurna. Namun, bagaimana kita bersama-sama memperbaiki kekurangan dalam ruang legislasi maupun perpolitikan. Masyarakat harus terus memberikan masukan dan aspirasi yang konstruktif, jangan sampai destruktif,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Lia berharap pemahaman masyarakat terhadap konstitusi, fungsi MPR RI, serta kehidupan demokrasi semakin meningkat.
Dialog yang terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat juga diharapkan mampu memperkuat partisipasi publik dalam mengawal kebijakan negara dan mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (*)
