AMBON — Suhu politik nasional mendadak memanas setelah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melontarkan kecaman keras terhadap maraknya fitnah politik dan praktik penyadapan ilegal yang menyasar para pejabat tinggi negara, termasuk dirinya.
Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada tegas saat memberikan pidato politik dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku, Sabtu (7/11/2026). Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partai, pimpinan partai berlambang pohon beringin itu menyoroti fenomena merosotnya etika berpolitik di era keterbukaan informasi saat ini.
Dalam orasi politiknya, Ketua Umum DPP Partai Golkar mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait ancaman keamanan komunikasi yang kian meresahkan. Ia mengungkap bahwa praktik spionase politik kini tidak lagi mengenal batasan institusional, di mana aksi penyadapan tidak hanya menimpa kepala negara, tetapi juga merambah ke ranah privat para pimpinan partai politik.
”Tidak hanya kepala negara yang disadap, tetapi saya juga mengalami penyadapan. Aktivitas telepon saya, baik siang maupun malam, bisa diketahui pihak-pihak tertentu. Ini adalah bentuk teror psikologis dan ancaman serius terhadap kedaulatan komunikasi pejabat publik,” tegasnya dalam pidato yang disambut riuh tepuk tangan kader.
Ketua Umum DPP Partai Golkar menilai bahwa kebebasan berpendapat di tanah air saat ini telah disalahgunakan secara kebablasan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Ruang demokrasi yang seharusnya menjadi arena adu gagasan yang sehat justru dicederai oleh produksi cerita karangan, disinformasi, dan kampanye hitam berintensitas tinggi demi kepentingan destruktif tertentu.
Kemarahan tersebut memuncak menyusul beredarnya narasi fiktif yang mendiskreditkan integritas kepemimpinannya. Ia menyebutkan adanya tuduhan tidak berdasar yang disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi, yang mengeklaim bahwa dirinya sempat menggelar rapat tertutup dengan sejumlah jenderal tepat tiga jam sebelum penangkapan mereka dilakukan. Setelah mencermati perkembangan berita tersebut, ia menyimpulkan bahwa skenario busuk itu diarahkan secara sistematis untuk menjatuhkan kredibilitas politiknya dan Partai Golkar.
Menanggapi eskalasi provokasi tersebut, DPP Partai Golkar secara resmi mengeluarkan tiga tuntutan dan sikap politik tegas:
Pertama, mendesak pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan fiktif tersebut untuk segera melakukan klarifikasi terbuka dan membuktikan kebenaran narasi yang mereka bangun di ruang publik.
Kedua, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan dan penyebaran fitnah ini secara transparan dan profesional, agar tidak terus menerus menjadi komoditas fitnah yang merusak tatanan stabilitas nasional.
Ketiga, Partai Golkar menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap melayangkan langkah hukum berupa somasi resmi apabila tuduhan tersebut terbukti tidak berdasar dan pencemaran nama baik ini terus dilanjutkan.
Sebagai penutup, Partai Golkar menegaskan komitmen penuhnya untuk memberikan dukungan moral dan institusional kepada aparat penegak hukum guna menumpas tuntas sindikat penyadapan ilegal. Partai Golkar mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal demokrasi yang bermartabat serta menolak segala bentuk politisasi kotor yang memecah belah persatuan nasional. (din/ais)
