KEDIRI — Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai NasDem, Khusnul Arif, S.Sos., mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis pesantren guna mengatasi darurat sampah di kawasan Kediri dan Jatim. Hal tersebut diungkapkan dalam rangkaian bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan sampah yang melibatkan sinergi lintas instansi, mulai dari Pemprov Jatim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri, hingga DLHKP Kota Kediri.
Bimtek yang dihadiri oleh legislator dari Dapil Jatim VIII (Kabupaten dan Kota Kediri) ini menyasar tiga pondok pesantren sekaligus, yakni Ponpes Ma’unahsari Bandar, Ponpes Hidayatus Sholihin Turus, dan Ponpes Hidayatul Muttaqin Sumbercangkring.
Khusnul Arif yang meraup 69.713 suara pada Pemilu Legislatif 2024 dan kini menjalani periode kedua sebagai wakil rakyat (2024–2029) DPRD Jatim menegaskan bahwa persoalan sampah di wilayah kerjanya sudah berada pada tingkat yang mendesak. Berdasarkan data, volume darurat sampah di Jatim mencapai sedikitnya 8 juta ton per tahun.
Secara rinci, timbunan sampah di Kabupaten Kediri menyentuh angka 670 ton per hari, sedangkan Kota Kediri menyumbang sekitar 180 ton per hari.
“Volume sampah terus bertambah seiring pertumbuhan populasi dan ekonomi, tetapi luas lahan TPA kita tetap dan tidak bisa meluas,” ujar politisi yang akrab disapa mas Pipin saat ditemui di Ponpes Hidayatus Sholihin Turus, Kamis (12/11/2026).
Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, kapasitas pengolahan sampah saat ini baru mencakup sekitar 15 persen. Artinya, 85 persen sisa sampah berisiko langsung menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) apabila tidak diantisipasi sejak dari sumbernya.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah bersama praktisi lingkungan mengarahkan konsep zero waste melalui program turunan seperti Program Iklim (ProKlim), Desa Berseri, hingga Eco Pesantren. Sejumlah inovasi turut diperkenalkan dalam kegiatan ini, seperti pembuatan komposer organik oleh Prof. Jiman hingga pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM).
Sebagai wujud komitmen nyata, dewan bersama pemerintah daerah memastikan bantuan infrastruktur penunjang berupa armada kendaraan roda tiga pengangkut sampah akan segera disalurkan kepada pondok pesantren. Namun, bantuan tersebut diberikan secara selektif bagi ponpes yang memenuhi kriteria administratif maupun teknis.
“Syaratnya tentu melihat jumlah santri dan kesiapan sistem pengelolaan sampah internal pondok. Provinsi dan kabupaten siap mendukung penuh penambahan infrastruktur armada roda tiga ini agar sinergi menjaga ekosistem lingkungan tetap berjalan optimal,” pungkas wakil rakyat yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kediri periode 2019–2024 tersebut.(*)
