KEDIRI – Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengawasi penggunaan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp35 juta per unit. Pengawalan itu dilakukan untuk memastikan dana bantuan benar-benar digunakan memperbaiki rumah penerima, bukan dialihkan untuk kepentingan lain.
Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri turun langsung bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Inspektorat Kota Kediri untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, Selasa (10/11/2026).
Tim melakukan peninjauan di tiga kelurahan, yakni Balowerti, Tempurejo, dan Banjarmlati. Pemeriksaan meliputi kondisi rumah penerima manfaat, kesesuaian penerima dengan kriteria bantuan, hingga penggunaan dana yang telah diterima.
Anggota Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Bernadeta Susan, mengatakan pengawalan dilakukan agar seluruh tahapan program berjalan sesuai ketentuan dan petunjuk teknis. Program RTLH tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Daerah yang ditetapkan melalui surat keputusan wali kota.
“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalahgunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Menurut Susan, pendampingan dari kelurahan juga diperlukan untuk memastikan pembelian material hingga pelaksanaan rehabilitasi berjalan sesuai aturan.
Tim PPS, lanjut dia, melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi rumah, memverifikasi kesesuaian penerima dengan persyaratan, serta menanyakan penerimaan dan penggunaan dana bantuan.
Setelah peninjauan, Kejaksaan akan melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Hasilnya diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program berikutnya lebih transparan dan tepat sasaran.
Kepala DPKP Kota Kediri Syamsul Bahri mengatakan kunjungan tersebut merupakan evaluasi lapangan kedua. Pemantauan pertama dilakukan ketika pekerjaan rehabilitasi belum dimulai atau masih nol persen. Dalam evaluasi terbaru, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 50 persen.
“Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” katanya.
Pada 2026, DPKP menargetkan bantuan RTLH menyasar 200 unit rumah. Hingga saat ini, sebanyak 190 penerima telah terealisasi. Beberapa calon penerima lainnya tidak dapat melanjutkan program karena meninggal dunia atau mengundurkan diri. Sisa alokasi kemudian digeser melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Setiap penerima memperoleh bantuan Rp35 juta dalam bentuk uang untuk dibelanjakan secara mandiri. Perbaikan meliputi bagian atap, lantai, dinding, hingga kamar mandi. Penerima juga didampingi petugas yang diusulkan kelurahan, terutama dalam pembelian material dan pelaksanaan pekerjaan.
DPKP menetapkan waktu pengerjaan maksimal dua bulan untuk setiap rumah. Calon penerima harus memiliki rumah sendiri dan memenuhi kriteria desil 1 sampai 4.
Salah satu penerima bantuan, Anwar, warga Banjarmlati yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit, mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor saat hujan. Jika masih terdapat sisa anggaran, dia berencana memperbaiki kamar mandi.
“Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” ungkapnya.(*)
