SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (11/11).
APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Dalam rapat paripurna yang dipimpina Blegur Prijanggono tersebut, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jatim atas sinergi dan kolaborasi selama proses pembahasan anggaran. Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan Raperda APBD 2027 telah berjalan dengan baik melalui komunikasi dan kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga seluruh rangkaian proses pembahasan Raperda APBD TA 2027 dapat segera dilaksanakan dan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, penyusunan APBD 2027 tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Ia menegaskan, persetujuan bersama tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Keputusan itu sekaligus menjadi puncak dari pembahasan intensif, dinamis, dan konstruktif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim.
Menurut Khofifah, kebijakan anggaran tersebut disusun untuk memastikan target prioritas pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Terdapat sembilan prioritas pembangunan yang menjadi arah kebijakan APBD Jatim 2027. Prioritas tersebut mencakup percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah dan intraaglomerasi yang modern, terpadu, dan berkeadilan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Penguatan akses serta mutu pendidikan yang berkualitas dan merata, berikut peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang mudah diakses dan berkeadilan, turut menjadi perhatian.
Prioritas lainnya meliputi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan partisipatif, menjaga keharmonisan serta inklusivitas masyarakat, dan melestarikan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran, fraksi, dan komisi DPRD Jatim, terdapat sejumlah penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah. Penyesuaian dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar pada 2027.
Dengan demikian, alokasi Dana Cadangan tahun 2027 yang semula direncanakan sebesar Rp275 miliar menjadi Rp200 miliar. Meski demikian, total Dana Cadangan hingga akhir 2029 tetap dipertahankan sebesar Rp600 miliar sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.
Selain itu, dilakukan efisiensi belanja pegawai yang selanjutnya dialihkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas pembangunan daerah.
Berdasarkan struktur anggaran yang telah disepakati, pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada 2027 ditetapkan sebesar Rp26,545 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp27,636 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp1,090 triliun.
Adapun pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp1,090 triliun. Dengan komposisi tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diproyeksikan sebesar nol rupiah.
Setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD Jatim, Raperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal persetujuan. Tahapan berikutnya adalah evaluasi oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Khofifah berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD Jatim terus terjaga, tidak hanya dalam pembahasan anggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan program pembangunan demi kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
“Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, serta mendukung pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan tema Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas,” pungkasnya. (*)
