SURABAYA – Polemik status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanas setelah beredar kabar niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
Situasi ini memicu perdebatan politik dan hukum menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan, serta dinamika pengujian dokumen di Mahkamah Konstitusi. Walau pemerintah menyatakan Gibran masih menjalankan tugas seperti biasa, transisi politik kini menjadi skenario yang harus diantisipasi secara serius oleh Istana.
Akademisi Universitas Trunojojo Madura (UTM) sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim As, menilai bahwa persoalan utama bukanlah sekadar mencari pengganti, melainkan memastikan setiap proses pergantian berjalan sesuai koridor konstitusi.
”Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan bahwa setiap perubahan pada jabatan wapres berlangsung melalui prosedur konstitusi, tidak mengganggu kesinambungan pemerintahan, dan tidak berubah menjadi transaksi pembagian kekuasaan di antara elite,” ujar Surokim dalam analisisnya, Rabu (11/11/2026).
Ia mengatakan, berdasarkan ketentuan hukum tata negara, konstitusi telah menyediakan mekanisme yang jelas melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945 untuk pemberhentian, serta Pasal 8 ayat (2) yang mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Dimana, Presiden memegang kewenangan mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi, sementara keputusan akhir mutlak berada di tangan MPR.
Hak prerogatif ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada posisi strategis namun penuh tantangan. Dalam kajian ilmu politik, dinamika ini berkaitan erat dengan konsep coalitional presidentialism yang dicetuskan Marcus Mietzner.
Pemilihan figur pengganti tidak hanya berimplikasi pada stabilitas eksekutif, tetapi juga merombak konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh, serta pola komunikasi antara Istana dan parlemen.
Prabowo dituntut cermat menghitung kalkulasi politik agar figur baru mampu memperkuat koordinasi pemerintahan tanpa melahirkan pusat-pusat pengaruh baru atau persepsi “matahari kembar”.
Lalu siapa yang berpotensi mengangganti Gibran Rakabuming Raka, Surokim tidak menampik beberapa nama yang kini terus mengemuka ke publik.
Pihak menyebut, setidaknya delapan nama figur publik kini menjadi sorotan dan dibaca sebagai skenario politik yang merepresentasikan berbagai kepentingan strategis koalisi maupun oposisi:
Puan Maharani: Menawarkan pengalaman institusional yang kuat sebagai Ketua DPR dan mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penunjukannya berpotensi memperluas kanal komunikasi dengan PDI Perjuangan, meski harus diimbangi agar tidak melemahkan fungsi pengawasan parlemen.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): Menghadirkan kesinambungan dari dalam kabinet sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Figur ini memperkuat representasi partai pendukung pemerintah, namun menuntut penyeimbangan porsi koalisi.
Sri Sultan Hamengku Buwono X: Memiliki legitimasi kultural, rekam jejak kepemimpinan daerah, serta simbol pemersatu lintas kelompok yang efektif meredam ketegangan politik. Tantangannya adalah menerjemahkan kekuatan simbolik tersebut menjadi kapasitas eksekusi kebijakan nasional.
Sufmi Dasco Ahmad: Mewakili kedekatan koordinasi yang kuat dengan Presiden dan internal Partai Gerindra serta berpengalaman mengelola dinamika legislatif. Kendati demikian, penempatan dua tokoh dari partai yang sama di pucuk pimpinan eksekutif berisiko memunculkan persepsi dominasi.
Khofifah Indar Parawansa: Membawa kombinasi lengkap sebagai Gubernur Jawa Timur, mantan Menteri Sosial, sekaligus Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Kehadirannya dinilai strategis untuk memperkuat jembatan politik dengan basis massa Islam moderat dan representasi kepemimpinan perempuan.
Muhaimin Iskandar: Memiliki modal politik kuat dari perolehan 68 kursi PKB di DPR pada Pemilu 2024 serta pengalaman empiris di pemerintahan. Pengangkatannya dapat mempererat hubungan eksekutif dengan salah satu kekuatan partai Islam terbesar di parlemen.
Anies Baswedan dan Mahfud MD: Keduanya merepresentasikan skenario rekonsiliasi politik tingkat tinggi pasca-Pilpres 2024. Secara simbolik, pelibatan tokoh oposisi atau rival dapat memperluas basis legitimasi pemerintahan, meski rekonsiliasi elite tidak otomatis mencairkan basis pemilih di akar rumput.
Selain kedelapan figur tersebut, dinamika jejaring politik keluarga Joko Widodo dan PSI turut menjadi variabel tersendiri dalam kalkulasi elite, kendati PSI tidak memiliki kursi di parlemen. Namun, para analis mengingatkan agar pemilihan calon pengganti tidak terjebak pada transaksi bagi-bagi kekuasaan semata.
Ujian terberat bagi Presiden Prabowo adalah memastikan bahwa kriteria utama pemilihan wakil presiden didasarkan pada integritas, kapasitas manajerial, kemampuan menjaga hubungan harmonis dengan parlemen, serta kesiapan mental memikul tanggung jawab konstitusional tertinggi.
Publik menuntut agar siapa pun figur yang mendampingi kepala negara kelak benar-benar hadir untuk memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, bukan sekadar instrumen penambal koalisi kekuasaan. (*)
