JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi (shock absorber), tetapi juga menjadi instrumen pembangunan (agent of development) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Antara Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9), mengatakan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 memerlukan dukungan investasi yang tumbuh sekitar 7 persen.
“Berbagai elemen pembangunan harus bersinergi dan bekerja sama agar investasi dapat meningkat dan kapasitas ekonomi semakin besar,” ujar Suahasil.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh belanja pemerintah, melainkan juga konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Karena itu, APBN diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mampu memberikan dampak luas terhadap perekonomian.
Data Kemenkeu menunjukkan investasi pada semester I 2026 tumbuh 6,87 persen. Capaian tersebut dinilai positif, namun masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun mendatang.
Pemerintah menempatkan APBN sebagai fiscal enabler melalui peningkatan kualitas belanja negara, pemberian insentif perpajakan, serta dukungan terhadap program prioritas. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi.
Selain APBN, pemerintah mendorong penguatan peran Danantara sebagai katalis investasi yang menghubungkan kemampuan badan usaha milik negara dengan sektor swasta. Sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, industrialisasi, serta pengembangan infrastruktur digital dan energi terbarukan.
Dalam Rancangan APBN 2027, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja negara diprioritaskan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta konektivitas infrastruktur.
Pemerintah juga terus memperkuat penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, dan penyempurnaan sistem perpajakan. Kebijakan fiskal tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan keberlanjutan APBN.
Sinergi kebijakan fiskal, investasi pemerintah, sektor swasta, serta dukungan sektor keuangan dinilai menjadi kunci untuk memperkuat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
(din/ais)
