SURABAYA — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong penguatan konektivitas antarwilayah dan transformasi industri hijau sebagai solusi struktural untuk mengurangi ketimpangan inflasi di daerah. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui stabilisasi harga, tetapi harus dibarengi penguatan produksi, efisiensi energi, kelancaran distribusi, dan perbaikan konektivitas.
Hal itu disampaikan Emil saat menjadi keynote speaker dalam seminar bertema “Ketimpangan Inflasi Antar Daerah: Tantangan Struktural dan Solusi Kebijakan Nasional” di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Rabu (26/8).
Seminar tersebut merupakan bagian dari INDEF School of Political Economy (ISPE) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Forum itu mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, jurnalis, masyarakat sipil, dan mahasiswa untuk membahas akar struktural ketimpangan inflasi sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Emil mengatakan, persoalan inflasi antardaerah memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar perubahan harga di tingkat konsumen. Ketimpangan kapasitas produksi, tingginya biaya energi dan logistik, serta konektivitas yang belum optimal dapat memicu tekanan harga yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
“Kalau kita bicara ketimpangan inflasi, kita tidak bisa hanya melihat harga di hilir. Kita juga harus melihat bagaimana produksi dibangun, bagaimana energi tersedia secara efisien, dan bagaimana konektivitas antarwilayah diperkuat,” ujar Emil.
Ia mencontohkan sistem informasi harga bahan pokok yang diterapkan di Jawa Timur. Sistem tersebut memuat hasil survei harga dari sejumlah pasar rujukan sehingga pemerintah dapat melihat disparitas harga antardaerah.
Menurut Emil, perbedaan harga tersebut tidak semata-mata menunjukkan persoalan di tingkat perdagangan, tetapi juga mencerminkan besarnya biaya logistik. Karena itu, perbaikan konektivitas menjadi bagian penting dalam upaya menekan disparitas harga.
“Maka kita ingin swasembada, tapi kadang-kadang ongkos logistik di dalam negeri lebih mahal daripada kirim luar negeri karena konektivitasnya belum optimal,” katanya.
Emil menilai pembangunan konektivitas nasional, termasuk konsep Tol Laut, telah membantu mengurangi biaya transportasi dan memperlancar perdagangan antardaerah. Namun, program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu terus diperkuat.
Jawa Timur, lanjutnya, memiliki posisi strategis sebagai center of gravity sekaligus Gerbang Baru Nusantara. Posisi tersebut ditopang oleh tujuh bandara komersial, 37 pelabuhan besar, dan 50 pelabuhan rakyat.
Pelabuhan Tanjung Perak juga melayani 21 dari 39 rute Tol Laut. Emil menyebut sekitar 80 persen pasokan logistik untuk wilayah Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.
“Jawa Timur ini jadi sangat berkomitmen menjadi Gerbang Baru Nusantara. Ini strategi ekonomi kita,” ujarnya.
Menurut Emil, penguatan infrastruktur dan konektivitas diperlukan untuk menjaga daya saing Jawa Timur. Tanpa pembaruan pada kedua aspek tersebut, daerah berisiko kehilangan daya saing di tengah perubahan ekonomi dan persaingan global.
Selain konektivitas, Emil mendorong penguatan industri hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Jawa Timur dinilai memiliki modal berupa infrastruktur dan ekosistem industri yang dapat dikembangkan untuk memperkuat rantai pasok sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
“Transformasi industri hijau bukan berarti memperlambat pertumbuhan. Justru kita ingin membangun pertumbuhan yang lebih efisien, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menyebut transisi energi menjadi salah satu komponen penting dalam transformasi industri hijau. Penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien dinilai dapat membantu industri menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.
“Energi hijau terus berjalan. Tantangan kita adalah energy storage-nya. Industri hijau itu dominan dalam pandangan kita tetap energi,” kata Emil.
Jawa Timur, lanjutnya, memiliki momentum untuk meningkatkan investasi hijau. Realisasi investasi pada triwulan II 2026 tercatat mencapai Rp40,1 triliun atau tumbuh 23 persen secara quarter to quarter (q-to-q).
Emil menegaskan investasi yang masuk perlu diarahkan pada sektor produktif, seperti teknologi bersih, energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan industri bernilai tambah tinggi.
“Yang penting bukan hanya berapa besar investasi yang masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut memperkuat struktur industri kita, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah di Jawa Timur,” tuturnya.
Ia berharap ISPE menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah dan pemerataan kesejahteraan.
“Harapan saya, ISPE bisa menjadi platform untuk menggaungkan rekomendasi kebijakan di tengah dinamika kebijakan fiskal saat ini. Kita ingin stabilitas harga berjalan bersama dengan pemerataan kesejahteraan antarwilayah,” pungkasnya. (*)
