SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meluncurkan East Java Investment Forum (EJIF) 2026 bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim, dan Plh Kepala OJK Jawa Timur Horas V.M. Tarihoran.
Mengusung tema “Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera”, forum tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas akses keuangan di Jawa Timur.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, salah satu tantangan mendasar yang masih perlu diselesaikan adalah kepastian lahan bagi investor.
“Ada pekerjaan rumah yang sangat mendasar untuk investasi, khususnya kepastian lahan. Sinergi horizontal maupun vertikal harus sangat nyambung,” ujarnya.
Khofifah memaparkan empat fokus strategis untuk mempercepat investasi di Jawa Timur. Pertama, percepatan harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan investasi strategis melalui penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta sinkronisasi dokumen RTRW dan RDTR.
Kedua, percepatan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung investasi guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing daerah.
Ketiga, penguatan Investment Project Ready to Offer (IPRO), promosi investasi, serta optimalisasi potensi unggulan masing-masing daerah agar proyek investasi siap ditawarkan kepada calon investor.
Sementara fokus keempat adalah memperkuat kepastian berusaha dan menciptakan iklim investasi yang aman melalui koordinasi lintas sektor, mekanisme debottlenecking, serta implementasi Deklarasi Anti Premanisme.
Khofifah optimistis penguatan empat isu strategis tersebut mampu mempertahankan posisi Jawa Timur sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia. Ia berharap investasi yang masuk dapat memberikan dampak nyata berupa pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga menyoroti pentingnya peran TP2ED sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga saat ini, 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan sensus tersebut.
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan 38 DPMPTSP kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai bentuk penguatan sinergi pelayanan investasi di daerah. (*)
