KEDIRI WartaTransparansi.com – Bagi Imam Wihdan Zarkasyi, persoalan gizi masyarakat tidak selalu bermula dari meja makan. Terkadang masalah itu berawal dari pasar yang sepi, penghasilan yang menurun, hingga data kemiskinan yang tidak mampu membaca kondisi riil warga.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Kediri sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri itu setelah menyerap berbagai aspirasi masyarakat di wilayah Bandar Kidul pada 6 Juni 2026 lalu.
Pengalaman panjangnya berinteraksi dengan masyarakat, ditambah latar belakang sebagai pengusaha daur ulang limbah yang terbiasa melihat persoalan dari hulu hingga hilir, membuat politisi partai berlambang pohon beringin Kota Kediri itu, menilai pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis kebutuhan nyata warga.
Saat mengunjungi Pasar Bandar Ngalim, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Politisi yang akrab disapa Pak Lek Imam mendengar langsung keluhan seorang pedagang ayam yang telah berjualan lebih dari 20 tahun.
“Pak Lek, pasar iki sepi terus. Bedo karo biyen,” [ Pak Lek Imam, pasar ini sepi terus, beebeda dengan dulu kala,” kata pedagang daging ayam di Pasar Bandar Ngalim.
Menurut Pak Lek Imam, kondisi pasar yang semakin menurun bukan sekadar persoalan fasilitas fisik. Pasar yang kehilangan pembeli akan berdampak langsung pada pendapatan keluarga dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi.
Keluhan itu semakin menguat ketika pedagang tersebut menceritakan bagaimana keluarganya harus mengurangi pengeluaran sehari-hari akibat menurunnya omzet penjualan.
“Yo dikurangi, Pak Lek. Lawuh sing biasane daging, saiki tahu tempe wae. Anak cilik yo kudu ngerti kahanan, [Ya dikurangi, Paman. Lauk yang biasanya daging, sekarang tahu tempe saja. Anak kecil ya harus mengerti keadaan],” ujar salah satu pedagang pasar, Bu Sri kepada Pak Lek Imam.
Masalah akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali memicu persoalan di tingkat bawah. Akibat data pusat yang dinilai tidak sinkron dengan realitas lapangan, sejumlah balita yang mengalami kendala pemenuhan gizi di Kelurahan Bandar Kidul terancam luput dari program bantuan pemerintah.
Fakta ini terungkap saat kader Posyandu Seruni melapor kepada Pak Lek Imam, pada Kamis (4/6). Dalam pemantauan rutin, kader menemukan sejumlah balita yang mengalami kurang gizi dan butuh intervensi darurat. Sayangnya, bantuan tersebut terganjal aturan administratif karena keluarga mereka tidak terdaftar dalam data kemiskinan.
“Yang ini, Pak, sebenarnya butuh program tambahan gizi. Tapi pas saya cek di data DTSEN, keluarganya nggak masuk kategori miskin. Padahal saya tahu betul kondisinya,” kata kader kesehatan tersebut.
Bagi Pak Lek Imam, dua peristiwa itu menggambarkan satu persoalan yang saling berkaitan. Ketika pasar kehilangan daya tarik, ekonomi keluarga melemah. Ketika data kemiskinan tidak akurat, intervensi pemerintah berisiko tidak tepat sasaran.
Karena itu, ia mendorong revitalisasi Pasar Bandar Ngalim dipandang sebagai bagian dari strategi ketahanan gizi masyarakat, bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Di sisi lain, pembaruan data DTSEN harus melibatkan kader posyandu, kelurahan, sekolah, dan organisasi masyarakat agar kondisi warga dapat dipotret lebih akurat.
Sebagai legislator yang dikenal aktif turun ke lapangan, Pak Lek Imam menegaskan fungsi DPRD tidak berhenti pada pembahasan anggaran. Pengawasan terhadap implementasi program dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas.
“Dewan merumuskan arah dan mengawasi, eksekutif mengeksekusi dengan akurat di lapangan, warga menjadi mata dan telinga yang mengoreksi keduanya secara langsung,” tegasnya.
Komitmen tersebut sejalan dengan kiprah Pak Lek Imam di luar dunia politik. Melalui usaha daur ulang limbah yang digelutinya, ia terbiasa mendorong pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Pak Lek Imam, kota yang sehat tidak dibangun dari proyek-proyek besar semata, melainkan dari kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan warga secara nyata. Pasar yang kembali hidup, data yang akurat, serta kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Kota Kediri yang lebih kuat dan berdaya.
“Suara warga harus menjadi dasar kebijakan. Karena mereka yang paling tahu persoalan yang terjadi di lingkungan mereka sendiri,” pungkasnya.(*)
