BANYUWANGI – Usai dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono langsung bergerak melakukan koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperkuat tata kelola pemerintahan, Rabu (3/6/2026).
Salah satu agenda yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Banyuwangi serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Inspektorat menjadi kunci strategis dalam memperbaiki sistem kerja birokrasi. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi, Inspektorat memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai aturan, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas,” ujar pria yang akrab disapa Yayan saat berdiskusi dengan Inspektur Banyuwangi, Choiril Ustadi.
Yayan menegaskan, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah.
“Sesuai arahan Bupati, kami diminta terus mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang,” kata Yayan.
Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah harus terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar setiap kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.
“Saya mendapat tugas dari pimpinan untuk membenahi berbagai pekerjaan yang terlambat atau belum sesuai harapan akibat perencanaan yang kurang optimal pada tahun ini,” tegasnya.
Sementara itu, Choiril Ustadi menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen penting untuk memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai tujuan. Melalui sistem pengendalian yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.
“Tata kelola yang baik harus diiringi dengan pengendalian yang baik pula. Sistem ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ustadi.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan berbagai perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menindaklanjuti rekomendasi dari KPK dan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Hasil evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan evaluasi bersama agar pemerintah dapat menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
