SURABAYA, Wartatransparansi.com – Dugaan kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya memicu perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri atau yang akrab disapa Kaji Ipuk, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari standar kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, hingga sistem pengawasan distribusi makanan kepada para siswa.
Menurut Kaji Ipuk, insiden tersebut harus menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan program MBG agar tujuan mulia penyediaan makanan bergizi bagi pelajar tidak justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Selama ini mungkin SOP-nya hanya melihat makanan basi atau tidak. Tapi apakah makanan itu benar-benar higienis, aman, dan tidak mengandung sesuatu yang bisa memicu keracunan? Nah, ini yang jadi PR besar,” tegasnya.
Ia menjelaskan, selama ini pihak sekolah sebenarnya telah menjalankan pengawasan awal dengan melibatkan guru untuk memeriksa makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Namun, menurutnya, pemeriksaan secara kasat mata belum cukup untuk memastikan keamanan pangan secara menyeluruh.
Karena itu, ia menilai perlu ada peningkatan standar pengawasan, termasuk evaluasi terhadap proses pengolahan makanan di dapur penyedia hingga distribusinya ke sekolah-sekolah.
Kaji Ipuk menegaskan, program MBG harus tetap berjalan karena memiliki manfaat besar dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun, pemerintah wajib memastikan kualitas makanan yang disajikan benar-benar aman dikonsumsi.
“Kalau kasus seperti ini terus terjadi, orang tua dan anak-anak akan takut mengonsumsi makanan dari program ini. Maka harus ada peningkatan pengawasan dan standarisasi makanan yang dibagikan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat dinas terkait dalam menangani dugaan keracunan tersebut. Meski demikian, respons cepat saja dinilai belum cukup tanpa diikuti pembenahan sistem secara menyeluruh.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Surabaya akan mendorong Komisi D untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menelusuri sumber persoalan sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Jangan sampai terulang lagi di Surabaya. Komisi D nanti akan kita dorong melakukan koordinasi dan mencari tahu sejauh mana ini bisa terjadi,” katanya.
Tak hanya menyoroti aspek produksi dan distribusi makanan, Kaji Ipuk juga menekankan pentingnya kesiapan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai bentuk mitigasi darurat apabila muncul kasus serupa, terutama di sekolah yang lokasinya jauh dari fasilitas kesehatan.
“Sekolah-sekolah yang jauh dari rumah sakit harus punya pertolongan pertama yang siap. UKS perlu lebih diaktifkan, bukan hanya untuk kasus MBG, tapi untuk keselamatan siswa secara umum,” ungkapnya.
Terkait kemungkinan penghentian sementara distribusi makanan dari dapur tertentu yang diduga menjadi sumber masalah, Kaji Ipuk menyerahkan sepenuhnya pada hasil investigasi teknis. Namun ia menegaskan, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama di atas segalanya.
“Kalau memang ada indikasi yang mengakibatkan keracunan, ya harus segera diperiksa dan dievaluasi. Keselamatan anak-anak itu yang paling penting. Kontrol harus diperketat,” pungkasnya. (*)
