KEDIRI WartaTransparansi.com – Ketimpangan kualitas pendidikan di Kota Kediri masih menjadi pekerjaan rumah serius. Perbedaan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta dinilai cukup mencolok, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sorotan itu disampaikan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Kediri, Munjidul Ibad, dalam seminar Hari Pendidikan dan Lokakarya Perkaderan bertema Good Education Governance (GEG) & Gerakan Mahasiswa: Strategi Kolektif Mengatasi Disparitas Akses dan Infrastruktur Pendidikan, di Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri, Sabtu 2 Mei 2026.
Aktivis yang akrab disapa Bung Ibad itu menilai lembaga pendidikan swasta dengan basis yayasan lemah cenderung tertinggal. Persoalan utama terletak pada keterbatasan fasilitas serta kualitas tenaga pendidik yang belum merata.
“Dari sisi SDM, guru-gurunya kadang belum memenuhi standar, bahkan ada yang belum tersertifikasi,” ujarnya.
Meski demikian, Bung Ibad mengakui capaian pendidikan Kota Kediri masih tergolong kompetitif di tingkat Jawa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Kediri konsisten berada di peringkat lima hingga sepuluh besar, bersaing dengan kota besar seperti Surabaya dan Malang.
“Kita tahu pendidikan kita masih mengalami ketimpangan. Ini yang harus ditekan secara bertahap,” tegasnya.
Ia juga mendorong generasi muda untuk meneladani etos kerja dan kedisiplinan pendidikan negara maju seperti Tiongkok. Menurutnya, kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan karakter masyarakat, sehingga perlu pembenahan berkelanjutan, termasuk melalui studi banding.
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kediri, Chanifan Ibadi F.H., menyoroti rencana penghapusan sejumlah program studi (prodi) pendidikan yang dianggap tidak relevan. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan upaya pemenuhan hak pendidikan.
“Negara wajib menghadirkan fasilitas pendidikan. Baik legislatif maupun eksekutif di daerah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Chanifan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Ia juga mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang menunjukkan angka putus sekolah masih cukup tinggi, mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kebijakan yang lebih inklusif agar tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.
“Kita sedang bersiap menyambut program Sekolah Rakyat. Tapi jika prodi pendidikan justru dihapus, dari mana kita mendapatkan SDM yang berkualitas?” imbuhnya.
Dalam momentum Dies Natalis Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Kediri, Chanifan juga mendorong kader HMI, terutama dari jurusan kependidikan untuk terus menjaga tradisi intelektual dan kemerdekaan berpikir. Ia berharap pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat guna memperluas akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.(*)
