KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) di SMKN 1 Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Minggu (25/1/2026).
Program ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dengan melibatkan satuan pendidikan di Jatim, melalui kegiatan penanaman, penaburan benih, hingga panen serentak.
Peluncuran program SIKAP dilakukan secara serentak di 754 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Total sebanyak 110.481 orang yang terdiri atas guru, murid, dan anggota Pramuka terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
Dalam kunjungannya ke SMKN 1 Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Gubernur Khofifah meninjau langsung lahan ketahanan pangan yang dikelola sekolah, termasuk aktivitas penanaman dan perawatan tanaman hortikultura. Sekolah ini dinilai telah siap menjadi percontohan karena mampu mengoptimalkan lahan sekolah menjadi area produktif berbasis pendidikan.
“Saya merasa sangat surprise melihat fasilitas di sini. Kandang kambingnya keren, kandang sapinya sangat bersih, dan kandang ayamnya tertata sangat bagus. Ini bukan sekadar fasilitas sekolah, tapi sudah menjadi laboratorium hidup bagi para siswa,” ujarnya.
Program SIKAP, menurut Khofifah, berangkat dari keprihatinan terhadap banyaknya lahan sekolah yang tidak termanfaatkan secara optimal. Melalui sinergi dengan Dinas Pendidikan Jatim, lahan-lahan tersebut diarahkan menjadi media pembelajaran sekaligus unit produksi pangan.
Di SMKN 1 Plosoklaten, Kabupaten Kediri, siswa dilibatkan langsung dalam seluruh proses produksi, mulai dari pembibitan, perawatan, hingga panen. Kegiatan tersebut didampingi mitra industri sebagai offtaker guna memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi dan berkelanjutan.
“Siswa di sini dilatih dengan etos kerja industri. Bahkan mereka ada jadwal piket malam untuk memantau proses penetasan atau breeding ayam selama 24 jam. Ini adalah bentuk nyata learning by doing,” tambahnya.
Meski demikian, Khofifah mendorong sekolah-sekolah yang telah mandiri secara produksi untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Status tersebut dinilai penting agar sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola hasil usaha secara profesional.
Ia juga mengakui masih terdapat kendala administratif di sejumlah daerah, terutama terkait status kepemilikan lahan sekolah. “Ada sekolah yang siap jadi BLUD, namun terkendala lahan yang masih milik pemerintah kabupaten dan belum diserahkan ke provinsi. Ini yang harus segera kita cari solusinya,” jelasnya.
Melalui Program SIKAP, Pemprov Jatim berharap sekolah tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga motor penggerak ketahanan pangan serta penguatan karakter kewirausahaan bagi peserta didik sejak dini.(*)
