MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto berkomitmen penyatuan satu data guna memperkuat integrasi dan akurasi data sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk mewujudkan penerapan satu data tersebut, Pemkab. Mojokerto telah menyelenggarakan Forum Satu Data Tematik Kab. Mojokerto Tahun 2026 di Hotel Arayanna Trawas.
Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian menyampaikan dengan data yang terpadu dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program pemerintah, mulai dari penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, hingga bantuan pendidikan dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Forum Satu Data Tematik Tahun 2026 oleh Wakil Bupati Mojokerto bersama perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Plt. Kepala Bapperida, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Penandatanganan ini disaksikan 92 peserta yang terdiri atas kepala perangkat daerah dan Admin Satu Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Wabup Rizal menekankan penyatuan data harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan tidak hanya berlandaskan data administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kita harus menyatukan langkah dan berkomitmen bahwa Satu Data kita ini harus menjadi satu terlebih dahulu agar program-program kita lebih berdampak dan lebih dirasakan masyarakat,” tegas Wabup Rizal, dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, pemanfaatan data perlu disertai verifikasi langsung karena pengelompokan masyarakat berdasarkan desil belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Langkah ini penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Masih kata Wabup Rizal, penguatan data, menjadi landasan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah daerah dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Data by name by address dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi usulan program dari desa sebelum diteruskan kepada perusahaan.
Dicontohkan pembangunan RTLH. Jika pemerintah daerah mampu membangun 300 unit rumah, sementara kebutuhan mencapai 500 unit, kekurangan 200 unit dapat diupayakan melalui dukungan perusahaan.
“Dengan demikian, program CSR dapat melengkapi intervensi pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Wabup Rizal mendorong penyempurnaan regulasi beasiswa agar penentuan penerima tidak hanya mengacu pada kategori desil satu dan dua. Kondisi pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, serta situasi sosial dan pendidikan juga perlu menjadi pertimbangan.
“Kita juga perlu mengajak teman-teman BPS untuk memberikan masukan terkait faktor-faktor penuntasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian keluarga. Dengan begitu, kriteria penerima beasiswa bisa lebih detail agar benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Wabup Rizal berharap seluruh perangkat daerah bersama-sama mengawal penguatan Satu Data sehingga informasi yang tersedia benar-benar menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan.
“Data mungkin banyak yang menganggap sepele, tetapi di dalamnya terdapat informasi by name by address yang menjadi dasar kita mengawal program penuntasan kemiskinan dan penanganan stunting. Saya berharap Satu Data ini benar-benar kita pelajari dan kuatkan bersama agar ke depan menjadi patokan sekaligus harapan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya, menegaskan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu diperluas ke berbagai sektor. Tidak hanya untuk penanganan kemiskinan, DTSEN juga dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, hingga peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“DTSEN itu bukan hanya persoalan urusan kemiskinan. Semuanya bisa kita lakukan lewat DTSEN. Manfaatnya bergantung pada bagaimana kita mengolah dan menganalisis variabel yang kita miliki,” terang Nugraha.
Dijelaskan integrasi data antarperangkat daerah juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui pemadanan informasi kepemilikan kendaraan dan perizinan usaha. Karena itu, kualitas data harus dijaga melalui validasi dan pemutakhiran secara berkala agar tidak terjadi kesalahan sasaran bantuan maupun ketidaktepatan perencanaan.
“Jangan sampai perencanaan kita sejak awal sudah menggunakan basis data yang kacau. Data yang tidak berkualitas tentu berlaku rumus garbage in, garbage out. Perencanaannya buruk, evaluasinya juga akan buruk,” tegasnya.
Kadiskominfo Kab. Mojokerto juga mendorong penguatan interoperabilitas melalui mekanisme berbagi pakai data antarperangkat daerah. Upaya tersebut harus disertai perlindungan informasi pribadi dan keamanan sistem elektronik agar pemanfaatan data berjalan optimal dan bertanggung jawab.
“Tidak boleh lagi ada perangkat daerah yang menyembunyikan datanya. Disimpan boleh, tetapi dibagi-pakaikan wajib. Namun, untuk data-data yang bersifat kritis, harus dienkripsi dan dilindungi dengan baik,” ujarnya.
Melalui Forum Satu Data Tematik Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki kesamaan pemahaman sekaligus memperkuat tata kelola informasi. Dengan data yang bersih, akurat, dan terintegrasi, perencanaan serta penganggaran pembangunan dapat disusun secara lebih terukur dan efektif sesuai prioritas, sehingga setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)







