SURABAYA – Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember periode 2021 hingga 2023 terus berkembang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan tiga tersangka baru pada 16 November 2026. Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.
Sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim telah menetapkan Ahmad Said Hidayad (ASH), selaku Direktur CV Karomah Jaya Mandiri, sebagai tersangka pada 10 November 2026.
Tiga tersangka baru masing-masing berinisial A selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, serta HP yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Pgs) BNI Kalisat.
Penetapan ketiganya tertuang dalam surat keputusan Kepala Kejati Jatim tertanggal 16 November 2026. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran KUR Mikro melalui pola kerja sama dengan Collection Agent (CA).
Dalam keterangan resmi penyidikan, BNI Cabang Jember selama periode 2021 hingga Mei 2023 menyalurkan KUR Mikro kepada masyarakat melalui pola channeling. Dalam mekanisme tersebut, Collection Agent yang ditunjuk pimpinan cabang bertugas merekomendasikan calon penerima, mengoordinasikan pengumpulan dokumen pengajuan kredit, serta membantu proses pelunasan pinjaman.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan penyimpangan. Salah satunya terkait penggunaan identitas masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR.
Pada kasus Pokmas Titipan Barokah yang berkedudukan di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, penyidik mengungkap adanya 63 calon debitur yang diajukan dengan nilai kredit masing-masing Rp45 juta.
Para calon debitur tersebut diduga bukan peternak dan tidak memiliki usaha produktif maupun layak sebagaimana persyaratan penerima KUR. Identitas mereka diperoleh dengan cara meminjam KTP, kartu keluarga, maupun akta nikah milik warga sekitar. Kepada pemilik identitas, pengumpulan dokumen tersebut disebut-sebut dengan alasan untuk memperoleh bantuan sosial.
Penyidik juga mengungkap dugaan keterlibatan mantan Pemimpin Cabang BNI Jember berinisial MFH dalam proses penyaluran kredit tersebut. MFH diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian fasilitas kredit dan menerima uang dari Collection Agent dengan total Rp105 juta.
Selain itu, pencairan KUR tahun 2022 diduga digunakan untuk menutup kredit bermasalah pada tahun sebelumnya. Langkah tersebut disinyalir dilakukan untuk menjaga agar rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tetap terlihat baik.
Dalam perkara Pokmas Titipan Barokah, penyidik menyebut tersangka HP yang saat itu bertugas sebagai Pgs BNI Kalisat diduga membantu pembentukan kelompok baru. Sementara JAC diduga ikut membantu pengumpulan identitas calon debitur.
Pokmas Titipan Barokah kemudian dibentuk dengan A sebagai ketua. Bahkan, proses penandatanganan perjanjian kredit disebut berlangsung di lokasi kandang kambing milik Edi Mulyono, seorang peternak kambing.
Penyimpangan lainnya terjadi pada penguasaan dana pencairan kredit. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, buku tabungan dan kartu ATM diduga dikuasai Ketua Collection Agent. Dana KUR kemudian ditampung melalui rekening Pokmas Titipan Barokah dan dicairkan secara bertahap oleh A dan JAC untuk kepentingan Collection Agent maupun kelompoknya, bukan diserahkan kepada debitur yang namanya tercatat sebagai penerima kredit.
Atas dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR melalui Pokmas Titipan Barokah tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp2.955.008.424.
Sementara itu, dalam perkara yang menjerat ASH selaku Direktur CV Karomah Jaya Mandiri, penyidik mengungkap dugaan modus serupa. Calon debitur yang direkomendasikan melalui Collection Agent tersebut juga diduga tidak memenuhi persyaratan karena bukan petani dan tidak mempunyai usaha produktif yang layak.
Dalam kasus tersebut, MFH diduga meminta uang sebesar Rp200 juta kepada ASH agar pengajuan KUR Mikro melalui CV Karomah Jaya Mandiri segera diproses. ASH disebut memberikan uang sebesar Rp100 juta dari jumlah yang diminta.
Penyidik juga menemukan dugaan bahwa dokumen pengajuan kredit tidak diverifikasi secara benar. Buku tabungan dan kartu ATM milik debitur diduga dikuasai Ketua Collection Agent setelah penandatanganan perjanjian kredit. Dana yang dicairkan kemudian digunakan untuk kepentingan Collection Agent dan tidak diserahkan kepada pemilik identitas yang dipinjam.
Dalam perkara CV Karomah Jaya Mandiri, kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp3.301.848.868.
Dengan demikian, total kerugian negara dari dua perkara yang diungkap dalam penyidikan penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember tersebut mencapai Rp6.256.857.292. Sementara total kerugian negara dalam keseluruhan perkara penyaluran KUR Mikro melalui Collection Agent di wilayah BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2023 mencapai Rp41.487.138.481.
Besaran kerugian tersebut berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.04.03.SR-180/PW13/5.1/2026 tertanggal 7 April 2026.
“Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” terang Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA.
Penyidik juga menyiapkan sangkaan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keempat tersangka telah menjalani penahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jawa Timur. ASH ditahan selama 20 hari sejak 10 November hingga 30 November 2026. Sedangkan tiga tersangka baru, yakni A, JAC, dan HP, ditahan selama 20 hari sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.
Penyidikan perkara ini menjadi sorotan karena program KUR yang sejatinya ditujukan untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro dan masyarakat produktif diduga disalahgunakan melalui praktik peminjaman identitas, penguasaan dana pencairan, hingga penggunaan kredit untuk menutup pinjaman bermasalah sebelumnya.







