banner 400x130

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA – DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk pengambilan keputusan tingkat II. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh fraksi DPR menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?” ujar Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat serentak.

Sebelum pengambilan keputusan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menyetujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, melaporkan bahwa kedua tim telah menuntaskan penyempurnaan naskah berdasarkan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Penyempurnaan dilakukan dengan melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter). Perbaikan meliputi redaksional, penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, konsistensi penomoran hingga sistematika penyusunan pasal sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson dalam rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.

Selain itu, Timus dan Timsin melakukan sinkronisasi antarpasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, serta bagian penjelasan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pertentangan norma maupun perbedaan penafsiran antara satu pasal dengan pasal lainnya.

Soedeson juga menyampaikan adanya penyesuaian nomenklatur RUU menjadi RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sesuai hasil pembahasan Panja. Seluruh hasil perumusan dan sinkronisasi kemudian diserahkan kepada Panja untuk disetujui dan ditindaklanjuti.

Setelah persetujuan tingkat I, perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU yang telah disepakati. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, Ketua Komisi III Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.

Dari unsur pemerintah hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.

Dengan rampungnya pembahasan tingkat I, RUU Perampasan Aset selanjutnya menunggu jadwal rapat paripurna DPR terdekat untuk pembicaraan tingkat II sekaligus pengambilan keputusan menuju pengesahan menjadi undang-undang. (fri)

Editor: Wetly