MAGETAN – Kepala Desa Tegalarum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Sukatno, mengakui kelalaiannya dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran desa yang kini tengah diselidiki Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan. Pengakuan tersebut menyusul dugaan penyimpangan keuangan desa senilai sekitar Rp365 juta yang menyeret bendahara desa berinisial Firda.
Tim Inspektorat Kabupaten Magetan telah turun langsung ke Desa Tegalarum pada Rabu (11/11/2026) untuk melakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama delapan hari kerja, meliputi penelusuran administrasi, pencairan anggaran, hingga realisasi kegiatan di lapangan.
Kepala Desa Tegalarum, Sukatno, membenarkan kedatangan tim pemeriksa tersebut. Ia menjelaskan, persoalan dugaan penyimpangan mulai terungkap saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) rutin yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
Dalam kegiatan tersebut ditemukan sejumlah pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan maupun realisasi anggaran.
Sukatno menerangkan, pencairan anggaran desa dilakukan melalui mekanisme Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang membutuhkan tanda tangan sejumlah pihak, termasuk bendahara, sekretaris desa, dan kepala desa.
Ia mengakui turut menandatangani dokumen pencairan anggaran dengan alasan adanya revisi anggaran. Namun, setelah dana dicairkan, sebagian kegiatan ternyata tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Berdasarkan penelusuran awal, terdapat dana sekitar Rp365 juta yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau pencairan memang ada tanda tangan bendahara, sekretaris desa dan kepala desa. Tetapi terkait uang yang diduga berbelok, menurut saya bendahara yang memegang dan mengelola uang tersebut,” ungkap Sukatno.
Meski menyebut bendahara sebagai pihak yang memegang dan mengelola uang, Sukatno tidak mengelak dari tanggung jawabnya sebagai kepala desa, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pengendalian anggaran.
Bahkan, ia secara terbuka mengakui pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat desa selama ini belum berjalan maksimal.
“Saya mengakui kontrol saya kurang ketat. Sebagai penanggung jawab anggaran, seharusnya ada pengecekan dan kontrol agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang dicairkan,” ujarnya.
Persoalan tersebut juga berdampak terhadap aktivitas pemerintahan desa. Sukatno menyebut sejumlah kegiatan desa mengalami kemacetan. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pembayaran hak perangkat desa untuk Oktober dan November 2026 belum terselesaikan. Sementara penghasilan tetap (siltap) disebut masih berjalan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Kabupaten Magetan, Imam Fauzi, membenarkan bahwa tim pemeriksa telah diterjunkan ke Desa Tegalarum.
“Benar, tim kami sudah ke Tegalarum,” kata Imam Fauzi.
Ia menyampaikan tim akan bekerja selama delapan hari kerja. Saat ditanya mengenai kemungkinan tindak lanjut atau tindakan terhadap dugaan penyimpangan tersebut, Imam meminta agar proses pemeriksaan diberi kesempatan berjalan terlebih dahulu.
“Biarkan tim bekerja dulu deh,” jawabnya singkat.
Pemeriksaan Inspektorat diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh alur pencairan dan penggunaan anggaran, memastikan nilai kerugian atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa Tegalarum.
Hingga kini, dugaan penyimpangan senilai Rp365 juta tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan belum menjadi kesimpulan hukum. Seluruh pihak yang terkait tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. (*)
