SURABAYA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mulai menyiapkan aksi demonstrasi akbar di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur.\ Jalan Kayon Surabaya.
Rencana aksi tersebut merupakan respons atas mencuatnya rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim untuk penyelenggaraan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim X 2027.
MAKI Jatim menilai rencana pengalihan kewenangan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terutama menyangkut dasar hukum, mekanisme pengelolaan anggaran, pembagian tanggung jawab, hingga dampaknya terhadap keberlanjutan pembinaan atlet.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo atau Heru MAKI, menegaskan bahwa sikap organisasinya bukan untuk membela KONI Jatim secara kelembagaan. Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar adalah menjaga kesinambungan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Jawa Timur yang selama ini berjalan melalui koordinasi KONI bersama KONI kabupaten/kota, cabang olahraga (cabor), pelatih, dan atlet.
Heru khawatir, apabila pengalihan pengelolaan anggaran dilakukan tanpa kajian teknis dan pertimbangan matang, kebijakan tersebut justru berpotensi mengganggu sistem pembinaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
“Hal inilah yang membuat saya takut akan potensi hilangnya satu atau dua generasi atlet Jawa Timur. Dispora Jatim akan masuk ke rimba belantara yang berkaitan dengan kemajuan prestasi atlet, yang selama ini sudah maksimal dilakukan KONI Jatim,” ujar Heru.
MAKI Jatim, lanjut Heru, akan meminta penjelasan resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adi Karyono. Penjelasan tersebut diperlukan untuk memastikan dasar hukum dan kewenangan pemerintah dalam rencana pengalihan pengelolaan dana hibah BK PON dan Porprov 2027.
Menurut Heru, persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai perdebatan administratif antara organisasi olahraga dan perangkat daerah. Sebab, penyelenggaraan BK PON maupun Porprov membutuhkan pemahaman teknis yang berkaitan langsung dengan sistem pembinaan olahraga prestasi.
“Bukan sekadar urusan transportasi, akomodasi, atau memberangkatkan atlet ke pertandingan. BK PON memiliki tahapan teknis yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai sistem pembinaan olahraga prestasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, persiapan menghadapi PON melalui tahapan BK PON mencakup proses seleksi, pemetaan kemampuan atlet, penentuan atlet yang lolos kualifikasi, hingga proyeksi kekuatan kontingen Jawa Timur. Setiap cabang olahraga juga memiliki mekanisme kualifikasi berbeda.
Sebagian cabor menggunakan sistem pemeringkatan atau rankingisasi, sedangkan lainnya menerapkan sistem kuota yang membatasi jumlah atlet. Selain itu, kesiapan peralatan pertandingan, evaluasi performa, serta sistem promosi dan degradasi atlet membutuhkan koordinasi intensif dengan induk organisasi olahraga.
Karena itu, MAKI Jatim meminta pemerintah memastikan bahwa perubahan tata kelola anggaran tidak menghambat tahapan persiapan maupun target prestasi atlet Jawa Timur.
Di sisi lain, Heru mengungkapkan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim sedang mengompilasi sejumlah informasi terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkungan Dispora Jatim pada rentang tahun anggaran 2022 hingga 2026.
Materi yang dihimpun tersebut, kata dia, akan dikaji dan disiapkan sebagai bahan pelaporan kepada aparat penegak hukum (APH). MAKI Jatim menyatakan akan mengedepankan dokumen, data, dan bukti pendukung sebelum menyampaikan laporan resmi.
“Kami akan menunjukkan kasus dugaan perilaku korupsi pada kantor Dispora Jatim mulai tahun anggaran 2022 sampai 2026. Catat itu,” kata Heru.
Apabila hasil penelusuran menemukan indikasi tindak pidana korupsi, MAKI Jatim menyatakan akan meneruskan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan Polda Jawa Timur untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Heru juga melontarkan kritik terhadap rencana kebijakan pengalihan pengelolaan dana hibah tersebut. Ia mengingatkan bahwa setiap lembaga yang mengelola anggaran publik tetap harus berada dalam pengawasan dan tidak boleh lepas dari prinsip transparansi serta akuntabilitas.
“Hey Sekdaprov Jatim, apa Bapak pikir jajaran Dispora Jatim merupakan lembaga yang isinya para dewa, terutama kepala dewanya, dan jauh dari potensi dugaan perilaku koruptif?” ujarnya.
Heru kembali menegaskan bahwa rencana demonstrasi akbar ke kantor Dispora Jatim tidak dilandasi kepentingan membela KONI. Fokus MAKI, menurutnya, adalah memastikan kebijakan pemerintah tidak mengorbankan masa depan atlet.
“Tolong dicatat bahwa MAKI Jatim secara kelembagaan tidak akan masuk dalam ranah lebih membela KONI Jatim. Ikhtiar kami lebih ke arah membela peningkatan prestasi para atlet, yang merupakan pejuang dunia olahraga Jawa Timur dan selama ini terkawal dengan baik oleh KONI Jatim sebagai induk olahraga,” tandasnya.
Sementara itu, Sekdaprov Jawa Timur Adi Karyono dan Kepala Bappeda Jatim, Iwan, disebut belum memberikan tanggapan atas pertanyaan wartawan melalui pesan WhatsApp mengenai pihak yang akan menerima dan mengelola dana hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027.
Belum adanya respons tersebut membuat rencana pengalihan pengelolaan anggaran masih membutuhkan klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
MAKI Jatim mendesak Pemprov Jatim melakukan evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Heru meminta pemerintah menjelaskan secara transparan dasar kebijakan, mekanisme penyaluran anggaran, pembagian kewenangan, serta pertimbangan teknis yang melatarbelakanginya.
MAKI memastikan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut. Jika ditemukan kebijakan yang tidak memiliki landasan jelas atau berpotensi mengganggu pembinaan atlet, organisasi itu menyatakan siap menempuh langkah konstitusional melalui aksi demonstrasi maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Bagi MAKI, transparansi pengelolaan anggaran dan keberlanjutan pembinaan atlet harus berjalan beriringan. Sebab, target prestasi olahraga Jawa Timur tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga kepastian kebijakan, ketepatan pengelolaan, dan konsistensi pembinaan menuju PON maupun kompetisi tingkat nasional lainnya. (*)
