MOJOKERTO (Wartatransparansi.com) – Polres Mojokerto, bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ) serta jajaran pemangku kepentingan memperkuat koordinasi guna mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang musim penghujan 2026. Langkah tersebut untuk siaga menghadapi bencana yang datangnya tidak bisa diprediksi kepastiannya.
“Kami sudah melakukan Apel Gelar Pasukan gabungan lintas instansi di Lapangan Mapolres Mojokerto sepekan lalu. Kegiatan tersebut untuk siaga menghadapi bencana yang datangnya secara tiba-tiba, kami sudag siap mengantisipasimya,” tegas Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, di konfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Menurut Kapolres Mojokerto, jajarannya juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung proses evakuasi maupun penanggulangan bencana. Kesiapan tersebut meliputi kendaraan dinas, perahu karet, serta perlengkapan penanggulangan bencana lainnya.
Kapolres memaparkan data kejadian bencana yang menjadi perhatian serius. Sepanjang 2026, tercatat 672 kejadian bencana alam di Jawa Timur yang mengakibatkan 28 orang meninggal dunia. Selain korban jiwa, kejadian tersebut juga menimbulkan kerugian material yang mencapai Rp7,552 miliar. Potensi ancaman bencana juga perlu diantisipasi menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi peningkatan cuaca ekstrem pada musim hujan kali ini.
“Data ini harus menjadi alarm. Kita tidak boleh menganggap enteng bencana. Ini momentum kita siapkan semua, jangan sampai underestimate,” tegas AKBP Erik.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Kapolres Mojokerto menginstruksikan tiga langkah strategis kepada jajarannya bersama stakeholder terkait. Diantaranya melakukan pemetaan titik-titik rawan bencana, khususnya kawasan dataran tinggi yang memiliki potensi tanah longsor. Wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Kecamatan Pacet, Trawas, dan Gondang.
Selanjutnya mendirikan Posko Kesiapsiagaan guna memperkuat jalur komunikasi dan koordinasi antarpihak. Dengan adanya posko tersebut, setiap laporan mengenai kejadian bencana diharapkan dapat ditangani secara cepat dan tepat. Sedangkan yang terakhir memastikan seluruh personel dalam kondisi prima serta dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai ketika menjalankan tugas di lapangan.
“Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan petugas tetap terjaga selama proses penanganan bencana” tegasnya.
Polres Mojokerto menilai penanganan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, hingga stakeholder dan relawan. Melalui penguatan sinergi tersebut, seluruh instansi di Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu bergerak secara responsif, profesional, dan mengedepankan aspek kemanusiaan.
Kesiapsiagaan ini juga ditujukan untuk meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian materiil akibat bencana hidrometeorologi selama musim penghujan 2026.(*)
