MOJOKERTO (Wartatransparansi.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak melupakan tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat dan harus menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dilayani, bukan sebaliknya. Pesan tersebut disampaikan Walikota saat memberikan pembinaan kepada ASN melalui program “Ning Ita Sinar ASN” di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (9/11).
“Masyarakat membutuhkan pelayanan kita. Tapi kita harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Bukan menempatkan diri kita bahwa masyarakat yang butuh kita,” tegas Ning Ita, panggilan akrab Walikota Mojokerto.
Menurut Ning Ita, komitmen melayani masyarakat harus tercermin dalam penerapan tujuh nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sinergi dan kolaborasi. ASN tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan target pembangunan maupun meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“ASN tidak bisa bekerja sendiri. Untuk mewujudkan tujuan kita, kita tidak bisa sendirian. Tujuan kita bisa terwujud kalau kita kolaborasi,” tuturnya.
Disisi lin, Ning Ita meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan program yang dijalankan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Keberhasilan program, menurutnya, tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan.
“Semua yang kita kerjakan dalam program dan kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dampaknya harus nyata dan terukur bagi masyarakat. Itu yang disebut akuntabel. Dampaknya nyata,”tambahnya.
Pembinaan ASN melalui thema: Ning Ita Sinar ASN merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi yang menjadi fokus Cita Keempat Panca Cita Kota Mojokerto. Seluruh OPD, mulai dari sekretariat daerah hingga kelurahan, memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Program pembinaan ini dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar OPD secara bergiliran. (*)
