SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya diminta lebih selektif dalam memberikan ruang bagi penyelenggaraan event lari yang menggunakan ruas jalan umum. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Muhammad Machmud, mendorong agar kegiatan dengan ribuan peserta digelar di kawasan yang lebih terlokalisasi.
Usulan itu disampaikan Machmud menyusul munculnya keluhan masyarakat akibat penutupan sejumlah ruas jalan saat event lari di Surabaya beberapa hari lalu.
Menurut Machmud, persoalan utama bukan terletak pada event larinya, melainkan bagaimana kegiatan tersebut diselenggarakan tanpa mengganggu aktivitas warga secara luas.
“Termasuk saya juga salah satu yang enggak bisa nyebrang ke arah timur dari barat. Itu karena seluruhnya ditutup di tengah-tengah,” kata Machmud saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (6/10/2026).
Ia menyebut penutupan jalan di kawasan tengah kota membuat mobilitas masyarakat terganggu. Keluhan tersebut, kata dia, juga cukup banyak disampaikan warga melalui berbagai saluran.
Machmud mengatakan, masyarakat yang terdampak jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan peserta event yang mengikuti lomba.
“Yang mengeluh lebih dari itu. Yang terungkap yang mengeluh, yang bisa siaran di radio, yang bisa lewat TikTok, sampai kotor kata-katanya keluar seperti itu. Itu saking kejengkelnya luar biasa,” ujarnya.
*Event Lari Tak Harus di Tengah Kota*
Machmud menilai Surabaya sebenarnya memiliki sejumlah kawasan yang dapat menjadi alternatif lokasi penyelenggaraan event lari. Salah satu yang ia soroti adalah kawasan Citraland di Surabaya Barat.
Menurut dia, karakter kawasan tersebut lebih memungkinkan untuk menggelar kegiatan olahraga dengan peserta dalam jumlah besar karena memiliki jaringan jalan yang relatif luas dan dapat digunakan untuk mengatur rute lomba.
“Saya lihat misalnya ada lomba lari seperti itu, 10 kilo, 5 kilo, 20 kilo ada. Tapi di kawasan barat di Citraland sana,” ungkapnya.
Machmud mengaku pernah melihat langsung kegiatan lari yang digelar di kawasan tersebut. Ia menilai event tetap dapat berlangsung meriah tanpa harus membuat masyarakat di wilayah lain kehilangan akses jalan.
“Di sana juga saya menyaksikan meskipun saya tidak ikut, tapi saya ada di situ, ikut nonton. Tapi saya jalan, enggak lari. Cuma di sana tidak mengganggu karena enggak lewat tengah kota,” tuturnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah maupun penyelenggara tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonomi dari sebuah event. Dampak terhadap masyarakat sekitar juga harus menjadi bagian dari perencanaan.
Minta Pemkot Tak Asal Beri Izin
Machmud menegaskan pemerintah tidak perlu alergi terhadap penyelenggaraan event olahraga. Kegiatan semacam itu justru bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan memperkuat citra Surabaya sebagai kota yang aktif menggelar kegiatan berskala besar.
Namun, ia meminta penyelenggaraan event tidak dilakukan dengan mengorbankan kepentingan warga.
“Pemerintah kota ini boleh menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan rezeki. Tapi jangan mengorbankan penghuni kota ini,” tegasnya.
Menurutnya, warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses mobilitas yang lancar. Karena itu, ketika sebuah kegiatan mengharuskan penutupan jalan, pemerintah perlu memastikan rekayasa lalu lintas dan pemilihan lokasi benar-benar dipersiapkan dengan matang.
“Ya kota ini ada penghuninya sehingga mereka juga harus dilindungi,” katanya.
Machmud kemudian meminta penyelenggara event lari berskala besar mulai mengubah pola pemilihan lokasi. Kawasan yang dapat dilokalisasi, menurutnya, lebih ideal dibandingkan menggunakan ruas jalan utama di tengah kota.
“Saran saya harus dipikir ulang untuk bisa menghadirkan peserta seperti itu, cari alternatif tempat. Misalnya tempat yang terlokalisir kayak di Citraland itu,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan tersebut memungkinkan event tetap berjalan, sementara dampak terhadap masyarakat dapat ditekan.
“Itu jalannya bagus, tidak mengganggu warga kota yang lain,” pungkas Machmud. (*)
