SURABAYA, WartaTransparansi.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan kenaikan anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dari Rp27,2 triliun menjadi sekitar Rp29,8 triliun. Tambahan anggaran sebesar Rp2,6 triliun tersebut diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan jembatan di berbagai wilayah Jawa Timur.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (TAPD) Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026 telah disetujui bersama pimpinan DPRD dan Gubernur Jawa Timur.
Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama Badan Anggaran dan Komisi C DPRD Jatim sebelum diajukan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026.
“P-APBD 2026 mengalami kenaikan sekitar Rp2,6 triliun dari APBD murni sebesar Rp27,2 triliun menjadi sekitar Rp29,8 triliun,” ujar Adhy usai mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda Persetujuan Bersama Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 di Surabaya, Rabu (5/8).
Menurut Adhy, tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi target mandatory spending pada sektor infrastruktur. Porsi terbesar dialokasikan bagi pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan.
Ia menjelaskan, anggaran infrastruktur meningkat dua hingga tiga kali lipat dibanding alokasi sebelumnya. Dana tersebut akan digunakan untuk pelebaran jalan, penanganan jalan provinsi yang rusak, serta pembangunan infrastruktur sumber daya air guna mendukung pengendalian banjir dan kebutuhan infrastruktur lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, M. Yasin, mengatakan kenaikan pendapatan dalam P-APBD 2026 berasal dari tambahan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sekitar Rp180 miliar, terutama dari retribusi rumah sakit milik Pemprov Jatim, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar sekitar Rp2,4 triliun.
“Dari SiLPA tersebut, lebih dari Rp1 triliun akan dialokasikan untuk belanja modal, terutama pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan-jalan rusak yang menjadi perhatian Gubernur Jawa Timur,” kata Yasin.
Dengan tambahan anggaran tersebut, Pemprov Jatim berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di Jawa Timur. (*)
