JAKARTA, WartaTransparansi.com – Pengamat sosial-politik Fachry Alimenilai Nahdlatul Ulama (NU) perlu membangun agenda politik yang mandiri agar tidak bergantung pada kepentingan politik eksternal. Menurutnya, besarnya kekuatan sosial NU harus diimbangi dengan kemampuan merumuskan arah politik yang berpihak pada kepentingan organisasi dan warga Nahdliyin.
Pernyataan itu disampaikan Fachry dalam program Menjadi Indonesia pada Jumat (17/7/2026). Ia menilai selama ini banyak tokoh NU lebih sering berperan sebagai pendukung kandidat politik daripada menjadi aktor yang membawa agenda politik organisasi.
“Tidak ada yang ingin menjadi presiden. Adanya menjadi tim sukses,” kata Fachry, dikutip dari NU Online.
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan para elite NU seharusnya memiliki keberanian untuk menyusun agenda politik sendiri, bukan sekadar mengikuti kepentingan tokoh atau kekuatan politik dari luar organisasi.
Fachry juga menyoroti keberadaan faksi-faksi di tubuh NU yang dinilai kerap membawa kepentingan politik eksternal. Menurutnya, setiap kelompok memiliki relasi politik yang berbeda sehingga berpotensi memengaruhi arah kebijakan organisasi.
Ia mengingatkan kondisi tersebut dapat mengurangi kemandirian NU dalam menentukan sikap. Akibatnya, keputusan organisasi tidak sepenuhnya lahir dari aspirasi para kiai, pesantren, pengurus, dan warga Nahdliyin, melainkan dipengaruhi kepentingan politik di luar organisasi.
Untuk menggambarkan situasi itu, Fachry menggunakan analogi “wayang”. Menurutnya, setiap faksi berpotensi menjadi wayang yang dimainkan oleh “dalang” berbeda dari luar organisasi sehingga NU kehilangan arah perjuangan yang sama.
Karena itu, Fachry mendorong Muktamar Ke-35 NU menjadi momentum mengakhiri faksionalisme di tubuh organisasi. Ia berharap kepemimpinan NU ke depan mampu berdiri di atas semua kelompok, menyatukan jaringan kiai dan pesantren, serta menjaga kemandirian organisasi dalam menentukan arah perjuangan demi kepentingan umat dan bangsa.
(zal/ais)
