SURABAYA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyoroti masih rendahnya realisasi belanja pegawai serta belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi dalam pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PKS meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh agar kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (29/6/2026).
Puguh mengungkapkan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari total anggaran Rp33,25 triliun. Meski sebagian besar program telah terlaksana, masih terdapat sekitar Rp2,05 triliun anggaran yang belum terserap.
Menurutnya, sisa anggaran tersebut perlu dievaluasi secara komprehensif untuk mengetahui penyebab rendahnya serapan sehingga tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya. Fraksi PKS juga mencatat realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 96,14 persen.
Selain itu, Fraksi PKS memberi perhatian terhadap realisasi belanja pegawai yang hanya mencapai 89,56 persen. Puguh menilai pemerintah perlu menjelaskan penyebab rendahnya serapan tersebut sekaligus memastikan belanja pegawai tetap mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sektor pembangunan fisik, Fraksi PKS mengapresiasi realisasi belanja modal yang mencapai 92,47 persen. Namun, belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi baru terealisasi 86,64 persen, atau menjadi yang terendah dibandingkan komponen belanja modal lainnya.
Menurut Puguh, pembangunan infrastruktur dasar memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat pelayanan publik. Karena itu, efektivitas pelaksanaan proyek perlu ditingkatkan agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah. Evaluasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran pada tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap pembahasan pertanggungjawaban APBD ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ujar Puguh. (*)
