MOJOKERTO, WartaTransparansi.com – Menerapkan aplikasi Cakep (catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah) milik BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) mampu mempertahan predikat Penghargaan WTP dari BKP RI hingga 12 kali tanpa jeda.
Pasalnya inovasi berbasis aplikasi tersebut mampu mewujudkan percepatan dalam penyusunan LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) yang lebih efektif, efisien, dan akurat.
Kepala BPKAD Kab. Mojokerto H.M. Iwan Abdillah SH, S.Sos, M.Si, menyampaikan untuk mempertahankan predikat WTP hingga 12 kali berturut-turut sampai tahun 2026 ini, Pemkab. Mojokerto menerapkan aplikasi Cakep yang dimiliki kantor BPKAD. Lantaran aplikasi Cakep mampu mempercepat dalam penyususnan LKPD yang lebih efektif, efisien, dan akurat, sehingga tidak heran jika Pemkab. Mojokerto selalu lebih awal menyelesaikan dan melaporkan LKPD ke BPK RI.
Disisi lain lanjut Iwan Abdillah, atas capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab. Mojokerto dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah hinga sampai lebih dari satu dekade.
“Capaian ini menunjukkan bahwa budaya pemerintahan yang akuntabel di Kabupaten Mojokerto terus berjalan secara konsisten. Ini juga merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD secara transparan dan profesional,”jelasnya.
Dijelaskan melalui aplikasi Cakep tersebut, selain sebagai terobosan percepatan dalam penyusunan LKPD yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Sekaligus ikhtiar Pemkab Mojokerto mendigitalisasi seluruh proses pengelolaan keuangan.
’’Dengan adanya aplikasi ini, penyusunan calk tidak lagi memerlukan input data per angka. Jadi, ini sangat membantu dalam percepatan penyusunan LKPD yang lebih efektif, efisien, dan akurat, Sehingga pekerjaan cepat terselesaikan dengan hasil yang maksimal’’ tegas Iwan Abdillah, dikonfirmasi Minggu (31/5/2026).
Menurutnya selain menerapkan aplikasi Cakep, BPKAD Kab. Mojokerto juga mengkolaborasikan dengan inovasi lain seperti KKPD (kartu kredit pemerintah daerah), SP2D (surat perintah perjalanan dinas) online, setrta aplikasi Purnadi (pelayanan surat penghentian pembayaran digital) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purnatugas.
Sedangkan aplikasi lain yang punya peran berbeda di BBPKAD diantaranya ada aplikasi Caraka (catatan ragam kegiatan dan agenda), Kebo Anabrang (komponen belanja online dan standar harga barang), Prisma (pelayanan registrasi dan survei kepuasan masyarakat), serta Teken (tanda tangan elektronik dokumen keuangan).
Ditambahkan baru-baru ini BPKAD Kab.Mojokerto me-launching aplikasi e-BMD milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terintegrasi secara nasional dan terakhir menghadirkan aplikasi Amawabumi (pemanfaatan sewa barang milik daerah terintegrasi). Aplikasi ini dimanfaatkan untuk mengoptimalkan aset barang milik daerah (BMD) agar mampu menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
’’Prinsipnya, setiap inovasi yang kita buat itu punya fungsi untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, termasuk meningkatkan layanan pada masyarakat,’’ pungkas Kepala BPKAD, Iwan Abdillah.
Secara terpisah Bupati Mojokerto Dr.H Muhamad Al Barra Lc,M.Hum , menyampaikan penghargaan opini WTP hingga 12 kali tanpa jeda ini, bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan sesuai regulasi.
“Setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, pengelolaan keuangan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat,”pesan Gus Barra, panggilan akrab Bupati Mojokerto, di konfirmasi usai menghadiri kegiatan Majapahit Heritage Fun Run di Wisata Desa BMJ, Dlanggu Mojokerto, Minggu (31/5/2026).
Ditegaskan, Pemkab. Mojokerto akan terus memperkuat sistem pengawasan internal dan efektivitas birokrasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan dinamika pembangunan yang terus berkembang.
“Raihan WTP ke-12 berturut-turut tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemeritak Kabupaten Mojokerto dalam menjaga standar akuntabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan,” pungkas Bupati Gus Barra.
(gat/min)
