SURABAYA, Wartatransparansi.com – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendatangi Gedung DPRD Surabaya, Rabu (13/5/2026), untuk memantau langsung penanganan kasus sekaligus membahas langkah evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Kedatangan Menteri HAM disambut Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri. Meski tengah mengikuti agenda rapat paripurna, Syaifuddin menyempatkan hadir menerima kunjungan tersebut sebelum melanjutkan agenda kepartaian yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Dalam keterangannya, Syaifuddin menyebut DPRD bergerak cepat merespons insiden dugaan keracunan yang dialami 201 siswa penerima MBG. Menurutnya, perlindungan terhadap kesehatan anak menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak.
“Ini menunjukkan bahwa DPRD hadir sebagai wakil rakyat. Begitu terjadi musibah terhadap anak-anak penerima program MBG, kami langsung memanggil seluruh pihak terkait, mulai penyelenggara, dinas terkait hingga pemangku kebijakan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat,” kata Syaifuddin.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui kunjungan Menteri HAM. Menurutnya, hak atas kesehatan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang wajib dijamin negara.
“Perlindungan HAM juga menyangkut hak kesehatan dan layanan yang diberikan negara kepada masyarakat,” ujarnya.
Terkait kondisi para siswa, Syaifuddin memastikan Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melakukan langkah penanganan medis secara cepat. DPRD pun mendorong penguatan peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar mampu melakukan deteksi dini apabila muncul kasus serupa di lingkungan sekolah.
Ia menegaskan peristiwa tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut keselamatan anak-anak. Menurutnya, program MBG memiliki tujuan besar dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 sehingga aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama.
“Kalau dianggap biasa tentu keliru. Ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Program MBG sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas generasi penerus agar mampu bersaing secara global,” tegasnya.
Syaifuddin juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penyediaan makanan oleh penyelenggara program. Hasil pembahasan bersama DPRD dan Menteri HAM, lanjut dia, diharapkan dapat menjadi referensi penyempurnaan pelaksanaan MBG secara nasional.
“Masukan dan evaluasi hari ini nantinya bisa menjadi standar pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Yang paling penting adalah mitigasi dan pencegahan agar program yang baik ini tidak menimbulkan dampak buruk,” pungkasnya.
Kunjungan Menteri HAM Natalius Pigai diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan hak kesehatan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama pemerintah. (*)
