JAKARTA – Ribuan warga menjadi korban penipuan perjalanan haji dan umrah dengan total kerugian mencapai Rp116,7 miliar. Ironisnya, sebagian besar korban berasal dari masyarakat perdesaan yang minim akses informasi mengenai prosedur resmi penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci.
Kondisi tersebut mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperluas edukasi dan literasi haji serta umrah hingga pelosok desa.
Penjajakan kerja sama itu dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, kemarin
Pertemuan tersebut juga membahas persiapan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait penguatan literasi haji dan umrah.
Data pengaduan masyarakat menunjukkan persoalan penipuan perjalanan ibadah tersebut masih menjadi perhatian serius. Sepanjang 2023 tercatat sekitar 400 pengaduan, kemudian meningkat menjadi 500 pengaduan pada 2024. Sementara hingga September 2026, jumlah pengaduan mencapai 189 kasus.
Modus penipuan yang dilaporkan antara lain penipuan dan penggelapan dana perjalanan haji maupun umrah. Dampaknya tidak sedikit. Hingga 6 Juli 2026, tercatat 64 perkara dengan jumlah korban mencapai 3.550 orang dan total kerugian sebesar Rp116,7 miliar.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, masyarakat desa menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Sebagian dari mereka bahkan telah menabung selama bertahun-tahun demi mewujudkan impian beribadah ke Tanah Suci.
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Dahnil.
Menurut dia, keterbatasan informasi mengenai prosedur penyelenggaraan haji dan umrah menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku penipuan. Mereka menawarkan berbagai kemudahan keberangkatan dengan iming-iming yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Kemenhaj menilai keterlibatan Kemendes PDT sangat strategis untuk memperluas jangkauan edukasi masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memanfaatkan jaringan pendamping desa sebagai ujung tombak penyebaran informasi.
Berdasarkan data Kemendes PDT, terdapat 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Jaringan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk membantu menyampaikan informasi mengenai prosedur resmi, persyaratan, hingga pentingnya memilih penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah yang memiliki izin.
Dahnil menyebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto telah menyatakan komitmen mendukung program tersebut. Sinergi kedua kementerian diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat dari praktik penipuan berkedok perjalanan ibadah.
Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan literasi haji dan umrah tidak hanya menjangkau masyarakat perkotaan, tetapi juga warga di wilayah terpencil. Dengan informasi yang memadai, masyarakat diharapkan lebih cermat sebelum menyetorkan uang dan memastikan legalitas penyelenggara perjalanan ibadah agar tidak kehilangan tabungan akibat praktik penipuan.
(din/ais)
