SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penelusuran dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya akan terus berlanjut. Pemeriksaan tidak hanya menyasar dua pengemudi truk sampah yang tertangkap tangan, tetapi juga 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut.
Eri mengungkapkan, dugaan penyalahgunaan solar itu telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota. Ia mengapresiasi Kepala DLH Surabaya M Fikser beserta jajaran yang berani mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.
“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” kata Eri, Jumat (13/11/2026).
Menurut Eri, pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam memastikan anggaran dan fasilitas negara digunakan sesuai peruntukannya. Ia meminta penelusuran dilakukan secara menyeluruh serta dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Kita masih mendalami itu ya. Tapi saya meminta itu untuk dilaporkan di aparat penegak hukum karena ini sudah terjadi puluhan tahun,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan, pemeriksaan internal terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan memunculkan 11 nama lain. Berdasarkan pengakuan keduanya, praktik pengalihan solar subsidi diduga melibatkan lebih banyak pihak dan telah berlangsung dalam waktu lama.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.
Modus yang dilakukan yakni memindahkan solar dari tangki kendaraan pengangkut sampah ke dalam galon untuk kemudian dijual kepada penadah. Solar tersebut merupakan alokasi subsidi bagi armada pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).
Berdasarkan informasi yang diperoleh DLH, solar hasil pengalihan tersebut diduga dijual kembali kepada pihak lain, termasuk petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air. Transaksi disebut berlangsung di sekitar kawasan TPS, sedangkan pihak yang diduga menjadi penadah tinggal di luar kawasan tersebut.
“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” katanya.
Dari pengakuan awal dua pengemudi yang tertangkap, masing-masing memperoleh uang sekitar Rp 160 ribu per minggu dari penjualan solar tersebut. Namun, Fikser menduga nilai transaksi sebenarnya lebih besar sehingga masih perlu didalami melalui pemeriksaan lanjutan.
“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp 160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.
DLH Surabaya telah menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak juga mulai berjalan di Kejaksaan Negeri Surabaya. Perkara tersebut diarahkan pada penanganan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
Selain proses hukum, DLH mengusulkan sanksi berat terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan. Keduanya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga pemberhentian harus melalui tahapan administrasi dan pemeriksaan kepegawaian.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” jelasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, DLH Surabaya memperketat pengawasan penggunaan BBM pada armada pengangkut sampah melalui pemasangan GPS. Teknologi tersebut digunakan untuk memantau jarak tempuh dan menghitung kebutuhan solar berdasarkan rute serta jumlah ritasi pengangkutan.
Fikser menyebutkan, DLH memiliki sekitar 300 armada operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA mendapatkan alokasi BBM subsidi. Kebutuhan solar setiap kendaraan disesuaikan dengan jarak tempuh dan jumlah ritasi.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya. (fri)
