MAGETAN – Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) menyarankan setiap calon kepala desa (kades) dan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 di Kabupaten Magetan ada pendampingan pengacara.
Hal ini penting mengantisipasi persoalan hukum sekaligus mencegah polemik jika ada persoalan hukum.
Wakil Bendahara Dewan Pengurus Pusat (DPP) APSI, Tatik Sri Wulandari, SHI, MH, mengatakan pendampingan hukum diperlukan dalam tahapan Pilkades berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Baik calon kades maupun panitia penyelenggara perlu memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan yang diambil,” ujarnya dalam sarasehan hukum Pilkades di Harmada Joglo, Magetan, Sabtu (14/11/2026).
Pendampingan advokat, juga dapat menjadi langkah preventif meredam ketegangan jika terjadi keberatan atau perselisihan selama proses pemilihan berlangsung.
“Pendampingan advokat masing-masing calon dan panitia itu penting. Tujuannya meminimalisasi polemik, terutama pendukung dan masyarakat. Kalau ada persoalan hukum, biarkan diserahkan kepada praktisi hukum,” jelasnya.
Tatik menilai, persoalan Pilkades tidak boleh hanya dilihat sebagai kompetisi politik di tingkat desa. Sebab, proses pemilihan kepala desa memiliki konsekuensi hukum yang dapat berdampak luas, terutama ketika muncul perbedaan penafsiran terhadap aturan pencalonan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian saat ini adalah disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026. Perbedaan pengaturan tersebut terutama berkaitan dengan persyaratan pencalonan dan periodesasi masa jabatan kepala desa.
Kondisi itu berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran, baik di kalangan calon kepala desa, panitia maupun pemerintah daerah sebagai pihak yang memfasilitasi penyelenggaraan Pilkades.
Karena itu, APSI memandang kehadiran advokat tidak harus menunggu sampai terjadi sengketa. Pendampingan sejak awal justru dapat membantu masing-masing pihak memahami aturan dan menghindari keputusan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum dinilai lebih baik dibandingkan membiarkan perbedaan pendapat berkembang menjadi gesekan antarkelompok pendukung.
Terlebih, Pilkades merupakan pesta demokrasi yang berlangsung langsung di lingkungan masyarakat desa. Kedekatan hubungan sosial antarwarga membuat perselisihan politik berpotensi terbawa hingga kehidupan sehari-hari.
Dengan adanya pendampingan hukum, APSI berharap calon kades maupun panitia memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan main Pilkades.
“Sehingga proses demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tidak meninggalkan persoalan hukum maupun konflik sosial setelah pemungutan suara,” pungkasnya (*)
