MAGETAN – Ketidakselarasan regulasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Menyikapi persoalan tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPC APSI) Magetan mengambil langkah advokasi dengan mendorong digelarnya sarasehan hukum yang melibatkan pemangku kebijakan daerah.
Sejumlah pejabat yang diharapkan hadir dalam forum tersebut antara lain Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Ketua DPC APSI Magetan, Zainal Faizin, S.H., M.H., C.M., mengatakan sarasehan tersebut penting untuk membedah secara komprehensif persoalan disharmoni atau antinomi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkades.
Menurut Zainal, surat undangan dan pemberitahuan agenda telah diterima pada 9 November 2026. Pemberitahuan serupa juga telah disampaikan kepada Bupati Magetan, Gubernur Jawa Timur, hingga Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
“Persoalan ini perlu dibahas secara terbuka dan objektif agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan regulasi. Jangan sampai ketidakjelasan norma justru menimbulkan persoalan hukum bagi penyelenggara maupun masyarakat desa,” ujar Zainal.
Uji Harmonisasi UU Desa dan PP 16/2026
Persoalan yang menjadi perhatian APSI berkaitan dengan harmonisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, khususnya Pasal 33 dan Pasal 118, dengan ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, termasuk Pasal 39.
Pasal 33 UU Desa mengatur persyaratan calon kepala desa, mulai dari kewarganegaraan, usia, pendidikan, rekam jejak pidana, kesehatan, hingga ketentuan masa jabatan.
Sementara Pasal 118 UU Nomor 3 Tahun 2024 memuat ketentuan peralihan mengenai kedudukan kepala desa yang telah menjabat, masih menjabat, maupun telah terpilih tetapi belum dilantik.
Adapun Pasal 39 PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur tahapan penyelenggaraan Pilkades, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan. Peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku pada 27 Maret 2026 sekaligus mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya.
APSI menilai hubungan antara persyaratan calon, ketentuan peralihan, dan mekanisme penyelenggaraan Pilkades perlu dikaji secara sistematis agar tidak menimbulkan pertentangan norma maupun ketidakpastian dalam implementasinya.
“Persoalan yang harus dijawab bukan sekadar bagaimana Pilkades dilaksanakan, melainkan bagaimana setiap tahapan dan persyaratan calon dijalankan dengan tetap menghormati ketentuan undang-undang serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum mengikat,” tegasnya.
Putusan MK Jadi Rujukan Penting
APSI juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 3 Januari 2025.
Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 118 huruf e UU Nomor 3 Tahun 2024 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Putusan tersebut, menurut APSI, harus menjadi bagian penting dalam menafsirkan ketentuan peralihan dan memastikan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan desa.
Karena itu, penerapan regulasi Pilkades tidak cukup hanya berpedoman pada bunyi pasal, tetapi juga harus memperhatikan tafsir konstitusional yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi.
Ingatkan Potensi Pertanggungjawaban Hukum
Zainal menegaskan, disharmoni peraturan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, apabila dalam pelaksanaan Pilkades ditemukan unsur kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, atau tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban hukum.
Sejumlah ketentuan yang dapat menjadi bahan kajian antara lain Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan pemalsuan surat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Pasal 2 UU Tipikor mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Sementara Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Selain aspek pidana, keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum juga dapat dievaluasi melalui mekanisme administrasi pemerintahan maupun sengketa tata usaha negara sesuai persyaratan yang berlaku
Meski demikian, APSI mengingatkan bahwa penerapan hukum pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, alat bukti, dan prosedur hukum yang berlaku. Perbedaan penafsiran regulasi atau kesalahan administrasi semata tidak otomatis merupakan tindak pidana korupsi.
Dorong Rekomendasi Harmonisasi Regulasi
Melalui sarasehan tersebut, DPC APSI Magetan berharap dapat mempertemukan perspektif pemerintah daerah, praktisi hukum, akademisi, dan elemen masyarakat untuk menghasilkan kesepahaman mengenai penerapan regulasi Pilkades.
APSI juga mendorong lahirnya rekomendasi konkret berupa kajian harmonisasi peraturan, pedoman penerapan norma, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat apabila diperlukan penegasan regulasi.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan pihak tertentu. Ini merupakan bagian dari fungsi advokasi dan pengawasan hukum. Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui kajian objektif. Jangan sampai masyarakat desa menjadi korban ketidakpastian regulasi akibat perbedaan penafsiran antaraturan maupun antarlembaga,” tandas Zainal
Bagi APSI, Pilkades bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan desa. Lebih dari itu, Pilkades merupakan proses demokrasi yang harus menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, transparansi, serta perlindungan hak konstitusional masyarakat. (*)
