KEDIRI WartaTransparansi.com – Bank Indonesia (BI) Kediri terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna memperkuat transparansi fiskal dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diwujudkan melalui peluncuran versi terbaru Sistem Pembayaran Pajak Daerah Non-Tunai (SAPADANA) dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Selasa (29/9/2026).
Peluncuran sistem tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Melalui pengembangan ini, SAPADANA yang semula hanya melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini diperluas untuk mencakup seluruh jenis pajak daerah secara non-tunai.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kediri, Yayat Cadarajat, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi menjadi pilar vital dalam penguatan tata kelola keuangan daerah, sejalan dengan arahan Rakornas TPID dan TP2DD 2026. Menurutnya, terdapat tiga poin utama yang harus dikejar: mengoptimalkan fiskal untuk meminimalisasi kebocoran anggaran, memangkas hambatan birokrasi, serta menghadirkan layanan publik yang inklusif demi memicu arus investasi.
Langkah digitalisasi Kota Kediri pun membuah hasil positif. Yayat mengungkapkan bahwa Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Kediri pada semester I/2026 berhasil mencapai 98,50 persen. Angka ini melonjak 4,23 persen dibandingkan semester II/2025 sekaligus menempatkan Kota Kediri di peringkat ketiga dari 13 pemerintah daerah di wilayah kerja BI Kediri.
“Kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan digitalisasi daerah. HLM TP2DD ini hadir sebagai ruang untuk memperkuat sinergi interaktif antarinstansi,” ujar Yayat.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengingatkan agar pembaruan aplikasi SAPADANA benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat luas. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari tersedianya teknologi, melainkan dari sejauh mana kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas pembayaran dapat dirasakan oleh wajib pajak.
Vinanda menambahkan bahwa BPPKAD tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun sistem ini. Sinergi lintas sektor yang melibatkan Bank Indonesia, perbankan, penyedia jasa pembayaran, hingga seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat mutlak.
“Yang kita bangun bukan sekadar aplikasi, melainkan ekosistem pelayanan pajak daerah yang terintegrasi,” ungkap Vinanda.
Agenda HLM TP2DD Kota Kediri tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Pj Sekda Endang Kartika, Plt Kepala BPPKAD Tetuko Erwin, perwakilan Bank Jatim, serta jajaran pimpinan OPD terkait. Sinergi ini diharapkan makin mengokohkan ekosistem transaksi non-tunai di Kota Kediri secara berkelanjutan.(*)
