HM. Zahrul Azhar As’ad.
Sekjen Gernas Ayo mondok
Wakil Rektor Unipdu Jombang
SURABAYA — Kabar mengenai Perubahan jadwal pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang disebut menyesuaikan agenda Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta dinilai mencerminkan sikap terlalu lentur elite organisasi terhadap kekuasaan.
Hal itu disampaikan HM. Zahrul Azhar As’ad (Gus Hans), Sekjen Gernas Ayo mondok Wakil Rektor Unipdu Jombang, kepada wartatransparansi.com di Surabaya, Rabu (26/8/2026). Menurutnya, perubahan jadwal forum tertinggi NU tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan teknis protokoler. Jika perubahan dilakukan berulang kali demi menyesuaikan waktu Presiden, hal tersebut menyentuh persoalan marwah dan independensi organisasi.
“Kalau jadwal Muktamar sampai harus berkali-kali berubah demi menyesuaikan waktu luang Presiden, ini bukan lagi sekadar urusan protokoler. Ada persoalan marwah organisasi yang harus kita jaga,” ujar Gus Hans.
Ia menilai NU sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia memiliki tradisi panjang untuk menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan. Prinsip tersebut, kata dia, penting agar NU tetap mampu menjalankan fungsi moral dan sosialnya secara independen.
Gus Hans mengingatkan, semangat khittah 1926 jangan sampai hanya menjadi slogan. NU harus tetap memiliki kemandirian sikap, termasuk ketika berhadapan dengan pemerintah.
“NU itu lahir dari pesantren. Tradisi pesantren mengajarkan adab kepada penguasa, tetapi bukan berarti kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Hormat kepada pemerintah itu penting, tetapi independensi organisasi juga tidak boleh digadaikan,” katanya.
Menurut Gus Hans, ketergantungan yang berlebihan terhadap agenda kekuasaan berpotensi memengaruhi kualitas keputusan Muktamar. Sebab, forum yang seharusnya menjadi ruang musyawarah para kiai, ulama, dan kader NU harus berdiri di atas kepentingan organisasi dan umat.
Ia juga menyoroti dampak perubahan jadwal terhadap ribuan peserta Muktamar dari berbagai daerah. Para kiai, pengasuh pesantren, dan kader di tingkat bawah, menurutnya, semestinya tidak ditempatkan dalam ketidakpastian hanya karena agenda elite pusat.
“Jangan sampai kiai-kiai dari daerah yang sudah datang jauh-jauh kemudian harus menyesuaikan terus hanya karena agenda elite di Jakarta. Muktamar itu forum warga NU, bukan panggung untuk setor muka kepada penguasa,” tegasnya.
Gus Hans menyebut persoalan yang dihadapi warga nahdliyin di tingkat akar rumput jauh lebih mendesak. Mulai dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, persoalan pendidikan pesantren, hingga konflik agraria membutuhkan perhatian serius organisasi.
Karena itu, ia berharap Muktamar tetap menempatkan kepentingan umat sebagai pijakan utama. Jangan sampai dinamika politik elite justru membuat NU semakin jauh dari persoalan warga.
“Kalau NU terlalu dekat dengan kekuasaan sampai kehilangan daya kritis, yang rugi bukan hanya pengurus. Yang paling merasakan adalah warga nahdliyin di bawah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran Presiden dalam pembukaan Muktamar tentu merupakan kehormatan. Namun, kehadiran tersebut tidak boleh ditempatkan sebagai sesuatu yang lebih penting daripada kedaulatan forum organisasi.
“Presiden adalah kepala pemerintahan dan tentu harus kita hormati. Tetapi Muktamar NU bukan milik Istana. Muktamar adalah milik ulama, kiai, pesantren, kader, dan seluruh warga NU. Jangan sampai forum sebesar ini kehilangan kedaulatannya hanya karena mengejar kehadiran seorang pejabat,” kata Gus Hans.
Ia berharap seluruh jajaran NU mampu menjaga adab sekaligus keteguhan sikap. Menurutnya, pesantren mengajarkan sikap ta’dzim tanpa menjadi taklid kepada kekuasaan, serta keberanian menjaga amanah umat.
“NU harus tetap santun kepada pemerintah, tetapi santun bukan berarti tunduk. Kalau marwah organisasi sudah dikorbankan demi kepentingan politik sesaat, sejarah akan mencatatnya,” pungkas Gus Hans.
(fir/min)
