Jember, Wartatransparansi.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp786,57 miliar dalam Rancangan APBD 2027 menjadi perhatian publik.
Skema tersebut muncul di tengah kebutuhan percepatan pembangunan, sementara kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan, rencana pinjaman tersebut bukan karena kondisi keuangan daerah mengalami krisis, melainkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan agar sejumlah pembangunan prioritas dapat berjalan lebih cepat.
“Dana talangan ini merupakan langkah percepatan pembangunan. Bukan karena kas daerah minus atau pemerintah kehabisan uang,” ujar Fawait, Sabtu (1/8/2026) malam.
Menurut dia, dalam pengelolaan keuangan daerah, kondisi defisit dalam rancangan APBD tidak selalu berarti pemerintah daerah mengalami kekurangan uang. Defisit merupakan selisih antara rencana pendapatan dan belanja yang dapat ditutup melalui sumber pembiayaan yang sah, salah satunya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Fawait mengatakan, rata-rata penyerapan anggaran Kabupaten Jember berada di kisaran 90 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran setiap tahun. Pemerintah daerah memproyeksikan SiLPA 2026 sekitar Rp430 miliar yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan APBD 2027.
“Defisit bukan berarti daerah kehabisan uang. Ada mekanisme pembiayaan dalam APBD,” kata Fawait.
Ia menjelaskan, pilihan mempercepat pembangunan melalui skema pembiayaan dinilai lebih efisien dibanding menunda proyek dalam waktu lama. Hal itu karena biaya pembangunan, terutama material konstruksi, cenderung mengalami kenaikan setiap tahun.
Selain mempercepat pembangunan fisik, pemerintah daerah berharap proyek tersebut dapat memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya aktivitas usaha masyarakat.
Salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah infrastruktur. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Jember, sekitar 527 kilometer jalan di Kabupaten Jember masih mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Selain perbaikan jalan, rencana penggunaan dana pinjaman juga mencakup pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), jaringan irigasi, serta saluran drainase yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, pembahasan pinjaman tersebut berlangsung cukup panjang karena DPRD ingin memastikan pembiayaan yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau utang ini lebih banyak mudaratnya tentu kami tidak akan setuju. Tetapi yang kami lihat, peminjaman ini diperuntukkan bagi hal-hal yang membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Ardi.
Menurut dia, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah daerah tidak mudah melakukan pembangunan besar hanya dengan mengandalkan pendapatan rutin setiap tahun.
“Kalau perbaikan bisa menjangkau hingga pelosok desa, multiplier effect-nya akan besar. Distribusi hasil pertanian menjadi lancar dan roda ekonomi masyarakat ikut bergerak,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, sebagian dana pinjaman juga direncanakan untuk memperluas pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Program tersebut disebut sebagai upaya meningkatkan keamanan masyarakat, terutama di wilayah yang masih minim penerangan.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam rencana pembiayaan tersebut. Pemerintah daerah berencana menambah fasilitas pelayanan kesehatan karena tingkat keterisian tempat tidur di RSUD dr. Soebandi dan RSD Balung disebut kerap mencapai kapasitas tinggi.
Ardi mengatakan, meningkatnya pemanfaatan program Universal Health Coverage (UHC) membuat kebutuhan layanan kesehatan ikut bertambah.
“Program UHC sangat dirasakan manfaatnya masyarakat. Namun dampaknya, jumlah pasien meningkat sehingga membutuhkan tambahan ruang pelayanan,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Fawait menyebut tidak semua daerah dapat mengakses fasilitas pinjaman dari pemerintah pusat. Menurut dia, Jember memenuhi sejumlah persyaratan. (ADV)
